Bupati Samosir Rapidin Simbolon menerima penghargaan Evaluasi Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2019 dari Menteri PAN-RB, Tjahjo Kumolo bertempat di Convention Center Hotel Radisson, Batam, Senin (10/02/2020)

Batam, innews.co.id – Keberhasilan Pemerintah Kabupaten Samosir meraih Penghargaan Evaluasi Laporan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Tahun 2019 dengan nilai BB, membuat daerah tersebut mendapat tambahan Dana Insentif Daerah (DID) untuk Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp8,9 miliar.

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri PAN-RB, Tjahjo Kumolo bertempat di Convention Center Hotel Radisson, Batam, Senin (10/02/2020) dan diterima oleh Bupati Samosir Rapidin Simbolon didampingi Sekdakab Samosir Jabiat Sagala, Kepala Bappeda Rudi Siahaan, dan Kabag Ortala Arnold Sitorus.

Diterimanya penghargaan SAKIP 2019 merupakan kebanggaan bagi Pemerintah Kabupaten Samosir

Rapidin sangat bersyukur atas predikat BB yang berhasil diraihnya. Tahun sebelumnya, Pemkab Samosir meraih nilai B.

‚ÄúPuji dan Syukur kepada Tuhan dapat nilai BB. Mudah-mudahan penghargaan yang kami terima ini akan memacu kinerja seluruh ASN di Pemkab Samosir untuk bisa terus meningkatkan prestasi dan kinerjanya,” ujar Rapidin.

Bupati juga mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang terus bergandengan tangan untuk membangun Kabupaten Samosir, secara khusus kepada Sekda, Asissten, SAB, Pimpinan SKPD, seluruh staf SKPD, dan para pemangku kepentingan yang telah turut serta mendukung pemda hingga mampu meraih predikat BB.

Acara penyerahan Penghargaan SAKIP 2019 kepada sejumlah pemerintah Kabupaten di Indonesia di Batam, Senin (10/2/2020)

Pada kesempatan itu juga, selain memberikan Rapor SAKIP, Menteri PAN-RB, Tjahjo Kumolo juga memberikan apresiasi terhadap Pemda yang berhasil menerapkan SAKIP dengan baik.

Apresiasi diberikan karena dinilai berhasil menerapkan SAKIP dengan baik dan mewujudkan tingkat efektivitas dan efisiensi dalam penggunaan anggaran demi mencapai sasaran yang telah ditetapkan bagi kesejahteraan masyarakat. (RN)