Rapat Kerja Komite I DPD dengan KPU dan Bawaslu, Senin (29/6/2020)

Jakarta, innews.co.id – Dihadapan para Komisioner KPU dan Bawaslu, secara tegas Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) menolak pelaksanaan pemungutan suara Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada 9 Desember 2020.

Hal itu disuarakan Ketua Komite I DPD RI Agustin Teras Narang dalam rapat kerja dengan Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu di Gedung DPD RI, Senin (29/6/2020). “Komite I tetap menyatakan menolak atas pelaksanaan (pemungutan suara) Pilkada Serentak pada 9 Desember 2020 dan mengusulkan pilkada lanjutan dilaksanakan pada 2021,” ujar Teras Narang.

Pertimbangannya untuk efektifitas penggunaan anggaran dan pelaksanaan pilkada yang jujur, adil, dan berkualitas. Selain itu, pelaksanaan Pilkada 2020 harus benar-benar mempertimbangkan aspek keselamatan dan kesehatan masyarakat di atas kepentingan apapun.

“Setelah mendengarkan penjelasan dan berdiskusi dengan KPU RI dan Bawaslu RI, Komite I DPD RI sepakat bahwa keberlanjutan pilkada serentak lanjutan harus benar-benar memperhatikan tingkat kerawanan daerah sebagai dampak dari pandemi Covid-19,” ujar Teras Narang.

Perppu Nomor 2 tahun 2020 itu mengatur waktu pemungutan suara pilkada di 270 daerah yang semula dijadwalkan pada 23 September diundur hingga Desember 2020.

Kendati demikian, dalam Perppu yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada 4 Mei 2020 itu, apabila hingga Desember 2020 pandemi Covid-19 belum berakhir, maka penundaan pelaksanaan pilkada serentak dapat diperpanjang. (RN)