Rakernas APKHBI Hasilkan Program Kerja Unggulan, Ini Dia

Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) APKHBI, Dr. Andrew Betlehn, SH., S.Kom., MH., MM., CPCD., tengah memberikan arahan pada Rapat Kerja Nasional APKHBI, di Gedung GWS, UKI, Jakarta, Kamis (5/10/2023)

Jakarta, innews.co.id – Rapat kerja nasional (Rakernas) Asosiasi Profesi Konsultan Hukum Bisnis Indonesia (APKHBI), di Universitas Kristen Indonesia, Jakarta Timur, Kamis (5/10/2023), telah melahirkan sejumlah program kerja (Proker) yang akan menjadi panduan hingga akhir masa jabatan di Februari 2024 nanti.

Dalam pesannya, Ketua Umum Badan Pengurus Pusat (BPP) APKHBI, Dr. Andrew Betlehn, SH., S.Kom., MH., MM., CPCD., menekankan pentingnya soliditas dan visi nasional dalam organisasi, serta optimisme dalam memperkuat posisi APKHBI di dunia usaha Indonesia. Sementara itu, Sekretaris Jenderal APKHBI, Martin Hartanto W, SE., SH., C.L.A., CPCD., memaparkan sejumlah program yang telah dijalankan antara lain, kerjasama antar-lembaga, pelatihan sertifikasi, audiensi dengan instansi pemerintahan dan swasta, serta MoU dengan organisasi-organisasi terkemuka.

Sidang pleno dipimpin oleh Sheila Thomasyadi, SH., M.Kn., CPCD., yang dibagi dalam tiga sesi. Di mana dari 8 bidang, terdapat fokus utama proker yakni:

  1. Penguatan sinergi dengan Pemerintah untuk menghasilkan regulasi yang dapat mendorong pertumbuhan bisnis di Indonesia.

  2. Penyediaan sarana untuk mendekatkan kepentingan antara dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan.

  3. Peningkatan keterlibatan aktif APKHBI dalam mengawasi aliran investasi internasional, khususnya yang berhubungan dengan ekosistem bisnis dan perdagangan digital.

  4. Penguatan kapasitas profesional di bidang hukum melalui program pendidikan yang berkelanjutan serta sertifikasi.

Menurut Andrew, proker ini sejalan dengan pesan yang disampaikan Ayodhia G.L Kalake, Sekretaris Kemenko Maritim dan Investasi Republik Indonesia/Pj Gubernur NTT, dalam Seminar Nasional tentang Perlindungan Data Pribadi dan Perdagangan Digital yang diselenggarakan oleh APKHBI sebelumnya.

“Beliau menegaskan betapa pentingnya perlindungan data pribadi dalam era teknologi informasi saat ini. Mengacu pada adagium “Data is the new oil”, Bapak Ayodhia membandingkan data dengan minyak di abad ke-18, yang mencerminkan betapa berharganya data dalam dunia bisnis dan investasi modern saat ini,” jelasnya dalam siaran pers yang diterima innews, di Jakarta, Jumat (6/10/2023)

Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal APKHBI, Titus Adhi Sanjaya, SH., MH., CPCD., mengajak seluruh anggota APKHBI untuk tetap positif dan proaktif dalam melaksanakan program kerja hingga akhir masa jabatan pada Februari 2024.

APKHBI adalah wadah bagi profesional hukum bisnis yang berkomitmen tinggi. Di era globalisasi, APKHBI mendedikasikan diri sebagai pemimpin dalam mengembangkan praktisi hukum bisnis yang kompeten dan berkualitas. Lebih dari sekadar platform interaksi, asosiasi ini menjadi medium adaptasi dan pembelajaran bagi anggotanya, sambil memastikan pendidikan berkelanjutan yang relevan dengan dinamika bisnis saat ini. Dengan integritas dan etika sebagai inti dari misinya, APKHBI aktif berkontribusi dalam pembentukan kebijakan hukum di Indonesia, bekerjasama dengan berbagai entitas untuk mendukung pembangunan ekonomi yang adil dan berkelanjutan. (RN)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan