Jakarta, innews.co.id – Dalam paparan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024 di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu, 16 Agustus 2024, Presiden Joko Widodo menetapkan rencana belanja negara sebesar Rp 3.304,1 triliun, yang dibagi menjadi belanja pemerintah pusat Rp 2.446,5 triliun dan daerah Rp 857,6 triliun.
Tak hanya itu, Jokowi juga menyampaikan bahwa pendapatan negara di 2024 diperkirakan sebesar Rp 2.781,3 triliun. Terdiri dari Penerimaan Perpajakan Rp 2.307,9 triliun dan PNBP sebesar Rp 473,0 triliun, serta hibah sebesar Rp 0,4 triliun. Jokowi juga mengumumkan defisit anggaran sebesar 2,29% PDB atau sebesar Rp 522,8 triliun.
Menanggapi postur RAPBN 2024, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Provinsi DKI Jakarta, Diana Dewi mengatakan, masih rasional.
“Berkaca pada realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia hingga akhir 2022 sebesar 5,31%, rasanya target yang dicanangkan Pemerintah Pusat untuk 2024 sebesar 5,2% masih rasional,” kata Diana Dewi, Founder dan CEO PT Suri Nusantara Jaya Group ini.
Diana menilai, dari sisi penerimaan negara, menurut data Kementerian Keuangan, hingga akhir April 2023 ini mencapai Rp 100,5 triliun atau sekitar 40,6% dari pagu. Penerimaan tersebut berasal dari perpajakan pada mencapai Rp782,7 triliun, terdiri dari penerimaan pajak Rp 688,1 triliun dan kepabeanan & cukai Rp 94,5 triliun. Sementara untuk penerimaan negara bukan pajak mencapai realisasi Rp 217,8 triliun.
“Saya menilai target penerimaan negara Rp 2.781 triliun di 2024 cukup realistis. Hanya saja perlu didorong upaya mengundang investor, baik lokal maupun internasional. Selain itu, pemerintah harus memahami saat ini sejumlah pelaku usaha tengah mencoba bangkit dari keterpurukan akibat pandemi Covid-19, sehingga tidak bisa dibebankan, termasuk soal pajak. Yang ada, pemerintah bisa memberikan kelonggaran atau relaksasi sehingga para pelaku usaha bisa agak bernafas,” serunya.
Tahun politik
Diakuinya, bagi sejumlah pengusaha tahun politik kerap menjadi kendala. “Di tahun politik, pelaku usaha cenderung wait and see, serta melihat perkembangan politik yang ada. “Pemerintah harus benar-benar bisa memberikan jaminan berusaha. Hiruk pikuk politik harusnya bisa dinetralisir sehingga tidak berdampak pada dunia usaha,” seru owner Toko Daging Nusantara ini.
Dia menjelaskan, bila pada saat pandemi Covid-19, sektor bisnis kesehatan melambung, maka di tahun politik ini, sektor usaha percetakan, periklanan, event organizer, dan lainnya, bakal menuai cuan. Namun kembali lagi, pemerintah harus memberi jaminan keamanan terhadap para pelaku usaha. Selain itu, di tahun politik ini, pemerintah seyogyanya tidak mengeluarkan regulasi yang justru membatasi ruang gerak dunia usaha.
“Saya berharap, tahun politik ini bisa dijalani dengan kegembiraan yang tertib dan menjadi bagian dari dinamika bangsa yang demokratis. Pesta demokrasi, utamanya harus dimaknai sebagai suatu upaya rakyat Indonesia mencari pemimpin terbaik kedepannya, bukan justru untuk saling menjelekkan atau menjatuhkan satu sama lain yang berpotensi melahirkan perpecahan sesama anak bangsa,” pinta Diana Dewi yang juga Komisaris Independen PT Angkasa Pura Supports ini. (RN)
Be the first to comment