Berita acara pernyataan terkait referendum Rakernas IPPAT

Jakarta, innews.co.id – Beredarnya berita acara serah terima surat pernyataan tentang jajak pendapat (referendum) pelaksanaan Rakernas Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dari Pengda IPPAT Pamekasan, Jawa Timur, berkop Notaris-PPAT Christiany Kusumaningtyas, SH., M.Kn., (bukan berkop Pengda), menghebohkan jagat PPAT.

Betapa tidak, berita acara tersebut dibuat di atas kop pribadi, bukan Pengurus Daerah (Pengda). Mengenai hal ini Tagor Simanjuntak Juru Bicara PPAT Peduli IPPAT mengatakan, penggunaan kop pribadi merupakan indikasi bahwa proses pelaksanaan referendum tidak dilakukan dengan semestinya, sehingga kebusukan yang ditutup-tutupi mengeluarkan aroma menyengat.

“Sesuatu yang diawali dengan kecurangan, ujung-ujungnya gak jauh dari tipu-tipu,” kata Tagor, Jum’at (10/7/2020) siang.

Tagor Simanjuntak

Tagor menjelaskan, menurut ketentuan Pasal 16 dan 18 AD/ART IPPAT, yang berwenang melakukan referendum adalah PP IPPAT yang sah dan legitimated.

Selain kepengurusan PP IPPAT periode 2018-2021 belum terdaftar di Kemenhukham, urainya, saat ini PP IPPAT eks Kongres VII Makassar sudah dibekukan sesuai diktum 8 putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sehingga Julius Purnawan (Tersangka X) dan jajarannya sudah unlegitimated.

“Dengan dibekukannya PP IPPAT versi JP, secara hukum dan AD/ART, JP dan jajarannya tidak berhak lagi bertindak untuk dan atas nama PP IPPAT,” jelas Tagor.

Dia menjelaskan, untuk pelaksanaan referendum, PP IPPAT harus menyurati seluruh anggota IPPAT dengan surat tercatat atau kurir. “Apakah mereka (PP IPPAT) punya data yang pasti jumlah anggota IPPAT? Hal ini penting dalam menentukan jumlah setengah lebih anggota yang setuju dan tidak setuju,” terangnya.

Menurut Tagor, Irwan Santosa pernah menyatakan, telah menyurati anggota IPPAT by email. “Apakah melalui e-mail sesuai dengan ketentuan AD/ART? Dan, apakah e-mail tersebut benar-benar sudah sampai dan dibaca para anggota? “Sebab infonya, anggota tidak disurati by email, tapi hanya ditanya lewat chat di Whatspp. Dan yang di chat pun hanya di beberapa Pengurus Wilayah (pengwil) tertentu,” tuturnya lugas.

Uniknya lagi, sambung Tagor, kabarnya saat ini kepemimpinan PP IPPAT ada ditangan trio Irwan Santosa, I Made Dharsana, dan Priyatno. Padahal, sesuai diktum 8 putusan PN Jakbar atas perkara 694/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt, bila JP tidak diizinkan melakukan aktifitas atau berkegiatan atas nama organisasi, maka demikian juga jajaran bentukannya. (RN)