Jakarta, innews.co.id – Masih ingat ketika Presiden BJ Habibie memutuskan mengadakan referendum di Timor Timur yang berujung lepasnya provinsi termuda di Indonesia kala itu? Tidak hanya lepas, tapi pola tersebut membuat masyarakat terpecah belah. Sebagian ada yang tetap menginginkan bergabung ke Indonesia, lainnya memilih keluar. Jadi, referendum berpotensi melahirkan konflik horizontal dan rasa ketidaknyaman.

Bisa dikatakan referendum ibarat politik devide et impera yang golnya mendapatkan dan menjaga kekuasaan dengan cara memecah belah masyarakat. Bahkan, sebuah kelompok yang besar bisa dibelah menjadi kelompok-kelompok kecil, sehingga lebih mudah ditaklukkan.

Pola referendum juga mau diterapkan di tubuh Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT). Hal ini dikritisi oleh Tim Pengawal Putusan (TPP) PN Jakarta Barat No. 694/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt, dalam rilisnya yang diterima innews, Rabu (22/7/2020).

Melalui kuasa hukumnya, TPP mengungkap berbagai kejanggalan antara lain, subjek yang meminta penyelenggaraan referendum tidak memiliki legal standing. Kemudian, surat perihal referendum tidak ditanda tangani oleh Ketua Umum PP IPPAT yang legitimate, melainkan hanya oleh ‘oknum’ anggota dimana dirinya tidak mendapat mandat secara tertulis dari Ketum sebagai keabsahan surat. Juga, teknis penyelenggaraan referendum hanya dengan surat pemberitahuan, tanpa diiringi surat suara yang dipilih selayaknya pemungutan suara. “Ini berpotensi menimbulkan permasalahan dan ketidakpastian objek referendum,” kata TPP.

Dijelaskan, akibat tafsir inkonstitusional oleh beberapa oknum ini telah mengorbankan 2 pengurus daerah (Pengda) yakni, Pamekasan dan Pasuruan yang berada dibawah pengurus wilayah (Pengwil) Jawa Timur, dan Pengda Sleman (Yogyakarta).

Dijelaskan, sesuai AD/ART IPPAT, teknis pelaksanaan referendum, dimana PP IPPAT menyiapkan pemberitahuan dan alasannya serta surat suara yang akan dikirim melalui Pengwil dan Pengda dengan surat tercatat (kurir). “Apabila ada penggunaan mekanisme lain diluar ketentuan yang ada, semestinya dikonsultasikan kepada seluruh anggota. Bila disetujui, baru PP IPPAT memiliki kewenangan,” urai TPP.

Ditegaskan, oknum yang meminta referendum menafsir secara sepihak dan diduga melanggar kaidah dalam melaksanakan referendum.

Karena itu, secara gamblang, TPP mengajak seluruh anggota IPPAT–terkhusus Pengwil dan Pengda untuk menolak referendum yang patut diduga telah Pasal 16 AD dan Pasal 18 ART IPPAT.

“Kami serukan para anggota IPPAT menolak rencana Kongres 2021 karena artinya tidak menghormati putusan PN Jakbar yang mengamanatkan para Pengwil menyelenggarakan Kongres Luar Biasa (KLB) guna mengakhiri kemelut di IPPAT,” tukasnya.

TPP juga mengkritisi tindakan oknum yang mengatasnamakan PP IPPAT dan menggelar jumpa pers. Tindakan tersebut dapat diduga sebagai perbuatan melawan hukum secara pidana, perdata, dan organisatoris serta berpotensi memecah belah, mengkotak-kotakkan, dan upaya mengucilkan.

Kembali TPP mengingatkan, agar semua PPAT melihat persoalan IPPAT secara jernih dan berpatokan pada penegakan hukum, bukan pada ambisi pribadi, apalagi syahwat kekuasaan. (RN)