Advokat senior di Ibu Kota, Pascalis Da Cunha

Jakarta, innews.co.id – Sejumlah persoalan hukum masih menggelayuti bangsa ini di 2020. Berbagai catatan peristiwa demi peristiwa menunjukkan bahwa penegakan hukum belum berjalan semestinya.

Advokat senior Pascalis A. Da Cunha, SH., dalam keterangannya, Selasa (29/12/2020), coba menguraikan sejumlah masalah yang sejatinya harus mendapat perhatian Presiden Joko Widodo di tahun 2021 nanti.

“Indonesia masih menjadi surga bagi para pendukung kelompok-kelompok radikalisme. Padahal, ini yang menjadi dasar terjadinya tindakan terorisme di Indonesia. Pun berulangkali kita ketahui Densus 88 berhasil membekuk mereka-mereka yang tergabung dalam kelompok radikal,” kata Paskalis.

Bahkan, meski sudah ada UU, pun telah ada BNPT, tetapi masih banyak masyarakat yang tertangkap karena melakukan kegiatan teror di Indonesia. Selain itu, masih banyak kelompok teroris melebarkan sayapnya di negeri ini.

Demikian halnya soal kebebasan beragama, kata Pascalis, yang secara kasat mata masih terbelenggu oleh adanya upaya dari golongan masyarakat tertentu dengan melakukan pemaksaan kehendak membatasi kegiatan keagamaan tertentu sehingga terjadi diskriminasi terhadap kebebasan beragama.

Hal lainnya, lanjut Pascalis, berbagai pelanggaran dengan menabrak batasan-batasan pada UU ITE, baik berupa hate speech maupun berita-berita hoaks, sebagai akibat masih belum merata dan masifnya upaya edukasi advokasi dari pemerintah kepada masyarakat penggiat media sosial.

Tak kalah penting, kata Pascalis, masalah korupsi yang dari tahun ke tahun bukannya menurun, tapi grafiknya malah meningkat. “Di 2020 ini KPK, terlihat seolah-olah lagi bertapa,” kritiknya.

Lainnya lagi adalah masalah peredaran narkoba. “Meski sudah ada BNN, anehnya, baik bandar, pengedar maupun pemakai masih banyak saja. Persoalan narkoba tidak pernah selesai, padahal penjara juga sudah overload,” tukas Pascalis.

Terhadap kondisi diatas, Pascalis beranggapan, meski dari sisi politik hukum, Presiden tidak mencampuri urusan penegakan hukum di Indonesia, namun demikian sebagai Kepala Negara, Presiden perlu mempunyai kebijakan terhadap upaya penegakan hukum di Indonesia yang konkrit dan tegas.

Meski begitu, tahun 2021 bukan tanpa harapan. “Saya berharap pemerintah bisa lebih memacu kebijakan politik hukumnya sehingga lebih terarah, walaupun nantinya pemerintah tidak campur tangan dalam urusan proses hukum yang dilakukan para penegak hukum.

Beberapa kebijakan hukum yang hendaknya menjadi concern pemerintah, usul Pascalis, antara lain, penyelesaian terhadap para kelompok pelanggar di Papua. Bukan fokus dengan pendekatan keamanan, tapi lebih kepada pendekatan sosial kemasyarakatan dengan memaksimalkan peran para tokoh agama dan tokoh adat setempat.

Terkait diskriminasi kebebasan beragama, Pascalis meminta pemerintah untuk terus memperjuangkan dan meningkatkan persamaan atas kebebasan beragama. “Agama harus dijadikan inspirasi dalam bermasyarakat, bukan aspirasi dalam kehidupan berbangsa. Selain itu, perlu adanya gerakan “pribumisasi agama di Indonesia”, sehingga dapat dengan mudah dipahami,” sarannya.

Pengacara senior ini juga mengusulkan agar pemerintah perlu menginisiasi adanya UU Lex Specialis untuk hukum acara terhadap extraordinary crime. Karena selama ini, narkotika, korupsi, dan terorisme masih menggunakan hukum acara untuk kejahatan umum.

Lebih jauh Pascalis mengatakan, yang harus juga diperhatikan adalah perlunya pengawasan lebih ketat pada Lembaga-Lembaga Permasyarakatan (LP) untuk mencegah penyebaran paham terorisme di LP.

Bisa dengan membangun LP baru yang letaknya di wilayah terluar atau jauh dari pusat kota agar komunikasi langsung para teroris dengan pengikutnya dapat diminimalisir. Atau membangun LP di daerah terpencil. Ini juga bisa mendorong percepatan pembangunan, sebab akan diikuti pembangunan sarana dan prasarana seperti pasar, sekolah, rumah sakit, dan sebagainya.

“Kita semua tentu berharap 2021, kondisi bangsa bisa lebih baik lagi. Terlebih pandemi bisa berakhir dengan ditemukannya vaksin yang ampuh. Kita sama-sama doakan, tahun depan, penegakan hukum semakin serius dan perekonomian akan pulih kembali,” pungkasnya. (RN)