Djoko Tjandra buronan kasus hak tagih atau cessie Bank Bali sejak 2009 yang merugikan negara hingga Rp 940 miliar

Jakarta, innews.co.id – Negeriku Indonesia Jaya (Ninja) relawan Jokowi mendukung langkah Kabareskrim Komjen Pol. Sigit Listyo Prabowo untuk membeberkan sejumlah pejabat, khususnya perwira tinggi di kepolisian yang terlibat dalam kasus Djoko Sugiarto Tjandra, dan langsung menindaknya.

“Kami mendukung langkah Kabareskrim untuk menangkap Djoko Tjandra. Ini sangat baik dalam rangka menegakkan hukum,” kata C. Suhadi Ketua Umum Ninja dalam rilisnya, Selasa (28/7/2020).

Apresiasi tinggi ini juga lantaran sudah beberapa kali ganti kepala kepolisian, tetapi baru kali ini ada seorang perwira tinggi yang bilang mau menangkap dia. Itu sungguh luar biasa. “Dari situ saja menunjukkan bahwa dia (Kabareskrim) mempunyai komitmen dalam penegakkan hukum,” lanjut Suhadi.

Yang namanya penegakan hukum, tambahnya, tidak boleh pandang bulu. Siapa pun dia, jika melakukan kejahatan, harus segera dilakukan penindakan.

Menurutnya, jika banyak penegak hukum lainnya yang diduga terlibat dalam permainan ini, kita harus melihat dulu sebenarnya mereka bertindak atas dasar apa. “Siapapun yang terlibat dalam kaitan tersebut harus ditindak. Jangan pernah takut demi tegaknya hukum di negeri ini,” tegasnya.

Pada Senin kemarin, Bareskrim Polri menetapkan Brigjen Pol Prasetijo Utomo sebagai tersangka atas kasus penerbitan dan menggunakan surat palsu untuk Djoko Tjandra, buronan kasus hak tagih atau cessie Bank Bali sejak 2009 yang merugikan negara hingga Rp 940 miliar.

Menurut Kabareskrim Polri Komjen Pol. Listyo Sigit Prabowo, penetapan tersangka tersebut pasca pihaknya menggelar perkara atas kasus dengan LP/A/397/VII/2020/Bareskrim tanggal 20 Juli 2020.

“Dari hasil gelar tersebut, kami menetapkan status tersangka untuk BJP PU,” ujar Sigit di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Senin (27/7/2020).

Dalam kasus ini lanjut Sigit, Prasetijo Utomo disangkakan dengan pasal Pasal 263 KUHP Ayat 1 dan Ayat 2 Jo Pasal 55 Ayat 1 ke-1 e KUHP tentang membuat surat palsu dan menggunakan surat palsu. (RN)