Saksi Ahli Dr. Suyud Margono, tengah memberikan pemaparan kasus lagu 'Lagi Syantik' yang diperkarakan di Pengadilan Niaga, PN Jakarta Pusat, Senin (2/3/2020) siang

Jakarta, innews.co.id – Gugatan lagu ‘Lagi Syantik’ sebagai bentuk pelanggaran hak cipta yang dilaporkan PT. Nagaswara Publisherindo, Yogi Adi Setyawan, dan Pian Daryono terhadap Halilintar Anofiak Asmid dan Lenggogeni Umar Faruk dinilai tidak berdasar, bahkan terkesan prematur.

Hal ini disampaikan Saksi Ahli Dr. Suyud Margono, SH., MHum., FCIArb., dalam persidangan perkara No.82/Pdt.Sus.HKI/Cipta/2019/ PN.Niaga.Jkt.Pst., di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Senin (2/3/2020) siang.

Dihadapan majelis hakim, Suyud yang juga Wakil Ketua Asosiasi Konsultan HKI Indonesia (AKHKI) menyampaikan, “Perbuatan pengubahan, modifikasi, penyelarasan (arransemen) merupakan suatu expression of ideas. Lahirnya suatu karya cipta (ciptaan) baru termasuk perubahan lirik yang telah menjadi ciptaan baru oleh pengubah lirik. Dengan adanya pengubahan lirik/ penyelarasan/cover lagu telah menjadi lagu (ciptaan) baru”.

Dijelaskan, ide yang dimiliki pencipta dan telah diwujudkan merupakan suatu ciptaan yang dilindungi.

“Lagi Syantik” yang dipopulerkan oleh artis ternama Siti Badria, selama ini dipublikasikan di masyarakat melalui sarana media elektronik audio visual “YouTube”. Ada dugaan tergugat melakukan perbuatan/kegiatan cover lagu berjudul “Lagi Syantik” secara tanpa hak, karena telah menggunakan atau mengambil bagian dari iringan/notasi/suara/musik/lagu yang berjudul sama yang telah menjadi milik Pihak lain (Para Penggugat) yang sebelumnya dirilis oleh PT Nagaswara Publisherindo.

Namun, Suyud menjelaskan, perbuatan/kegiatan cover lagu berjudul “Lagi Syantik” yang dipublikasikan tersebut dibuat secara bersama-sama oleh orang dibawah umur (dalam hal ini anak-anak) yang awam mengenai ketentuan tentang Hak Cipta.

“Dalam hal tertentu sering terjadi seorang/beberapa awam tidak mengetahui siapa dan peran dalam suatu industri rekaman, publisher, production house, yang sangat terkait dengan publikasi dan reproduksi suatu ciptaan (dalam hal ini lagu/musik). Seorang/beberapa orang awam tersebut hanya mengetahui perusahaan label, nama pencipta atau pihak/artis yang mempopulerkan lagu (ciptaan) tersebut,” urainya.

Lebih jauh Suyud yang juga Sekretaris Jenderal, Badan Arbitrase Mediasi Hak kekayaan Intelektual (BAM-HKI) ini menerangkan, pengajuan gugatan perbuatan melawan hukum (PMH), khusus terhadap pelanggaran hak cipta milik pihak lain harus ada kualifikasi yakni, terbukti adanya perbuatan melawan hukum, sengaja atau karena kelalaian (negligence). Juga atas perbuatan tersebut menimbulkan kerugian bagi Penggugat (langsung atau tidak langsung) kepada Pemilik Hak (dalam hal ini Pencipta/Pemegang Hak Cipta).

Selain itu, Suyud juga menegaskan, untuk melengkapi gugatan, pentingnya peran turut tergugat. Dalam kasus ini, ‘youtube’ harusnya dijadikan pihak tergugat atau setidaknya turut tergugat. “Ini agar memenuhi kelengkapan gugatan. Sebab gugatan yang tidak lengkap seharusnya tidak dapat diterima,” tegasnya.

Selain itu, soal kerugian materiil dan immateriil juga harus diperjelas secara rinci. “Kalau penggugat kesulitan merinci hal tersebut, tentunya menjadi pertanyaan, apakah benar ada kerugian yang dialami?” ujarnya.

Berkaca pada hal tersebut, maka Saksi Ahli menilai, gugatan tidak dapat diterima (gugur gugatan). Meski begitu, sebagaimana amanat ketentuan Pasal 95 UU Hak Cipta, penyelesaian kasus ini seharusnya dapat mempertimbangkan penyelesaian sengketa alternatif (mediasi/ konsiliasi) sehingga terjadi kesepakatan/ . (RN)