Kowani laporkan pelibatan anak-anak dalam demo di Gedung MPR/DPR, Senin lalu

Jakarta, innews.co.id – Kongres Wanita Indonesia (Kowani) dipimpin Ketua Bidang Sosial, Kesehatan, dan Kesejahteraan Keluarga Dr Khalilah, menyambangi kantor Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Senin (29/6/2020), guna melaporkan dugaan pelanggaran hukum pelibatan anak dalam demonstrasi penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) oleh FPI, GNFMUI, Alumni 212, dan Edy Mulyadi selaku koordinator lapangan aksi, di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta, 24 Juni lalu.

Rombongan Kowani diterima oleh anggota KPAI Jasra Putra dalam sebuah pertemuan tertutup.

“Kowani prihatin dan menyayangkan anak-anak justru dilibatkan dalam kegiatan demonstrasi. Termasuk saat demo kelompok ormas FPI, GNFMUI, Alumni 212, di depan Gedung DPR, Senayan, Jakarta,” ujar Khalilah.

Dia menambahkan, pihaknya melaporkan hal ini KPAI karena telah melanggar Pasal 15 UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan perlu diteruskan untuk diproses secara hukum agar ada efek jera.

Khalilah mengatakan pihaknya secara tegas menolak pelibatan atau eksploitasi anak di wilayah politik kekuasaan, sebagaimana yang terjadi pada demonstrasi penolakan RUU HIP itu.

“Berdasarkan undang-undang, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam sengketa bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan,” urainya.

Lebih dari itu, Kowani juga mengingatkan, tahun 2020 adalah tahun politik dengan digelarnya pilkada serentak di 270 daerah, sehingga diharapkan kejadian serupa di wilayah politik kekuasaan jangan sampai terjadi kembali di masa yang akan datang.

Ia mengingatkan bahwa dalam pandemi Covid-19, anak-anak Indonesia adalah yang terbanyak terpapar atau meninggal di lingkup Asia Tenggara, sehingga semua pihak seharusnya berkomitmen dan perlu lebih fokus dalam melindungi anak Indonesia.

“Kami mendorong KPAI, walaupun dalam masa pandemi untuk melakukan terobosan signifikan agar anak Indonesia tetap merasa aman dan nyaman dalam belajar, bermain, dan beribadah di rumah, sebagaimana imbauan pemerintah melalui protokol kesehatan untuk perlindungan anak dari Covid-19,” tandasnya.

Menanggapi laporan tersebut, Jasra Putra menyatakan pihaknya juga memiliki keprihatinan mendalam atas kasus-kasus penyalahgunaan anak di dalam hingar bingar politik.

Selama ini, KPAI sudah berupaya membangun nota kesepahaman dengan KPU dan Bawaslu terkait larangan pelibatan anak dalam kegiatan politik, serta terus melakukan pemantauan.

Berkaitan dugaan pelibatan anak pada aksi menolak RUU HIP tersebut, KPAI berjanji akan mendalami dan menelaah laporan dari Kowani tersebut. “Laporan Kowani terus menjadi ‘warning’┬ábagi kami, termasuk menjelang pilkada pada Desember besok,” imbuh Jasra. (RN)