Komisi Pelaut Indonesia sampaikan resolusi penting kepada pemerintah

Jakarta, innews.co.id – Selama ini pelaut Indonesia kerap termarginalkan. Padahal, pelaut merupakan salah satu tulang punggung perdagangan domestik dan internasional.

Secara tegas Komunitas Pelaut Indonesia (KPI)–wadah para pelaut senior, meminta adanya political will dari pemerintah untuk menghentikan ego sektoralnya yang berdampak pada pelaut yang selama ini menjadi korban. “Agar tidak lagi menjadi objek penderita, lahan basah, dan sapi perah atas kebijakan pemerintah yang belum mampu merubah dan memperbaiki hak-hak dasar pelaut yang diamanatkan oleh UU No. 15 Tahun 2006 tentang Ratifikasi MLC 2006. Sehingga kami minta ada UU Khusus Pelaut,” ujar KPI dalam siaran persnya pada peringatan Hari Pelaut Sedunia Ke-XI, 25 Juni 2022, di Posko KPS, di Balimester, Jatinegara, Jakarta Timur.

Juru Bicara Teddy Syamsuri tengah menyampaikan pendapatnya

Resolusi lain, KPI meminta negara untuk hadir mengentaskan marjinalisasi terhadap pelaut Indonesia. “Sebagai bangsa pelaut dan negara maritim, maka kedudukan pelaut Indonesia harus sejajar dengan profesi lain. Kaum pelaut harus bangkit dari keterpurukan nasibnya,” tukas KPI.

Disampaikan pula, kebebasan berserikat pelaut atas keterbatasan ruang, waktu dan jarak, belum menyentuh kondisi ideal hubungan industrial peace. “Bahwa sifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggungjawab yang melekat dalam kehidupan berserikatnya, harus beririsan dalam tripartit untuk hidup sejajar serta adil dan saling menguntungkan, dalam kolaborasi konstruktif tanpa intervensi,” tegasnya.

Untuk itu, KPI mendorong serikat pekerja yang dibentuk dari, oleh, dan untuk pelaut, harus bisa memberikan perlindungan, pembelaan hal dan kepentingan, serta peningkatan kesejahteraan pelaut dan keluarganya.

Para pelaut senior bertemu di Posko dalam rangka memperingati Hari Pelaut Sedunia, Sabtu, 25 Juni 2022

Pihaknya meminta pemerintah dapat memfasilitasi Munaslub KPI agar aset berupa bangunan dan tanah yang disalahgunakan, serta keuangan dan harta kekayaan organisasi KPI yang tidak dipertanggungjawabkan oleh kepengurusannya yang tidak amanah dapat diselamatkan dan dikembalikan kegunaannya untuk kepentingan kebebasan berserikatnya pelaut sesuai UU No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, dan dikembalikan peruntukkannya dalam program kegiatan sosial (kesehatan dan pendidikan) serta meningkatkan kesejahteraan pelaut dan keluarganya.

Butir-butir usulan yang bertajuk ‘Resolusi Pelaut Indonesia’ yang ditandatangani oleh
Penasihat KPI Binsar Effendi Hutabarat, Koordinator Lapangan Hasoloan Siregar, dan Juru Bicara Teddy Syamsuri ini secara khusus disampaikan kepada Presiden RI, Menko Polhukam, Menko Marinves, Menaker, Menhub, dan Kepala BP2MI.

Hari Pelaut Sedunia Ke-XI yang jatuh pada 25 Juni 2022 ini diperingati oleh segenap pengurus KPI. Sekitar 40 orang turut hadir pada peringatan tersebut. Tampak hadir Arifin Simbolon Sekjen KPI Tanjung Priok, Capt. Farhan Kambey Anggota Dewan Pakar INNI, Chief Dewa Nyoman Susilayasa Ketua Umum SAKTI, Syofyan Korlap API, Hasoloan Siregar Kordinator Jaringan Komunitas Pelaut Senior, Albert Tobing eks Chief Steward Pertamina Shipping, dan Capt. Hakeng Pengamat Maritim, dan lainnya. (RN)