Seknas Dakwah Jabodetabek keluarkan pernyataan sikap terkait riuh redam Ibu Kota akhir-akhir ini

Jakarta, innews.co.id – Seorang pemimpin itu harus jeli dan bijak dalam mencermati kondisi di Ibu Kota yang akhir-akhir ini riuh rendam sejak kembalinya Muhammad Rizieq Shihab (MRS) ke Indonesia. Mulai dari penyambutan di Bandara Soekarno-Hatta yang menimbulkan banyak kerusakan, juga kerumunan massa saat peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang dibarengi pernikahan Najwa Shihab, putrinya.

Penegasan ini disampaikan K.H. Rizal Maulana Ketua Seknas Dakwah Jabodetabek dalam jumpa persnya di Jakarta, Ahad (22/11/2020) sore. “Sangat disayangkan sikap Gubernur DKI Jakarta yang melakukan pembiaran terhadap kerumunan di kediaman MRS. Saat ini, angka positif Covid-19 di Jakarta masih tinggi, tapi kenapa justru gubernurnya sendiri yang tidak mematuhi aturan yang notabenenya dia yang buat juga,” ujar Ustad Rizal kritis.

Disayangkan juga aparat keamanan di hari itu yang kurang tegas menindak kerumunan massa. Padahal, jelas-jelas telah melanggar aturan.

“Kami berharap Presiden Jokowi tegas menindak Gubernur DKI yang membahayakan kesehatan masyarakat, khususnya di Jakarta,” tegas Ustad Rizal yang juga didampingi K.H. Drs. Tabroni (Penasihat Seknas Dakwah) dan K.H. Drs. Miftahul Falah (Sekjen DPP Jam’iyyah Ahli Thoriqoh Mu’tabaroh Indonesia/JATMI) ini.

Tidak itu saja, Seknas Dakwah juga mendukung penuh upaya aparat kepolisian yang saat ini tengah mendalami kasus kerumunan massa di Petamburan dengan memeriksa sejumlah saksi. “Siapapun yang melanggar hukum harus ditindak tegas,” ujar Ustad Rizal yang memimpin Seknas Dakwah Jabodetabek bersama T. Mulyadi (Wakil Ketua) dan Monisyah selaku Pembina ini.

Sementara K.H. Miftahul Falah menambahkan, tidak adanya tindakan yang dilakukan pemerintah, dalam hal ini aparat keamanan terhadap kerumunan massa di Bandara Soetta, bisa dimaklumi. “Sebab kalau sampai ditindak tegas, maka bisa menimbulkan ketegangan dan aksi-aksi anarki yang lebih parah dan membahayakan kepentingan nasional,” ujarnya.

Sementara itu, terkait tindakan Gubernur DKI Jakarta yang terkesan menganakemaskan FPI, Miftahul mengatakan, harusnya tidak demikian. “Dia itu gubernur semua warga Jakarta, bukan milik satu kelompok saja. Jangan ada diskriminasi, termasuk dalam hal penegakan protokol pencegahan Covid-19,” tandasnya.

Dia menambahkan, Anies telah melakukan tindakan diskriminatif dengan mengizinkan MRS melakukan kegiatan-kegiatan yang berujung pada kerumunan massa, sementara warga Jakarta yang lain, bukan saja dilarang, tapi diberi hukuman dengan dalih pandemi. “Para ulama di Jakarta menyesalkan sikap gubernur yang demikian. Sangat diskriminatif,” serunya.

Sementara K.H. Tabroni menegaskan, pihaknya tentu ingin selalu tercipta kedamaian. Karena itu, bila ada tindakan-tindakan kekerasan dan anarki akan dilawan. “Kami tidak akan tinggal diam. Sebab, dakwah itu hakikatnya halus, damai, dan nyaman,” tukasnya.

Kepada Presiden Jokowi, para ulama di Jabodetabek melalui Ustad Rizal berharap bisa mengambil tindakan tegas agar tidak dimanfaatkan oleh penumpang-penumpang gelap di bangsa ini. “Tindak tegas, mau gubernur atau jenderal, kalau salah harus diberi hukuman. Kami rakyat Indonesia siap mendukung sikap tegas Presiden dan jajarannya serta TNI-Polri,” pungkas Ustad Rizal. (RN)