Malanton Jon Fiter Sekretaris Seknas Jokowi DKI Jakarta dan botabek bersama Monisyah Ketua Seknas Jokowi DKI dan Botabek

Jakarta, innews.co.id – Pro kontra keabsahan kemenangan pasangan Jokowi – KH Maruf Amin (Jokowi-Amin) pada Pilpres 2019, mencuat akhir-akhir ini, seolah membuka ruang bagi kelompok kontestan yang kalah.

Ternyata tidak demikian adanya. Dengan tegas Malanton Jon Fiter Sekretaris Seknas Jokowi DKI Jakarta dan botabek mengatakan, kemenangan pasangan Joko Widodo – Ma’ruf Amin sudah final, mengikat, dan berkekuatan hukum tetap. “Ini lantaran gugatan permohonan sengketa Pilpres yang diajukan oleh Kuasa Hukum Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Capres-Cawapres yang kalah) ke Mahkamah Konstitusi (MK) telah ditolak berdasarkan hukum karena pihak pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil yang dimohonkan dalam berkas perkara permohonan sengketa Pilpres,” jelas Jon dalam rilisnya kepada innews, Jum’at (10/7/2020).

Terkait gugatan yang diajukan Rahmawati dan kawan-kawan ke Mahkamah Agung, Jon yang juga seorang pengacara ini mengatakan, yang digugat Pasal 3 ayat 7 PKPU No 5 Tahun 2019 yang berbunyi, “Dalam hal hanya terdapat 2 (dua) pasangan calon dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, KPU menetapkan pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak sebagai pasangan calon terpilih. Hal tersebut dianggap bertentangan dengan Pasal 416 UU No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

“Memang dalam pasal tersebut tidak diatur terhadap 2 (dua) pasangan calon. Tapi dalam UUD 45 Pasal 6A angka 4, jelas dinyatakan, “Dalam hal tidak ada pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden terpilih, dua pasangan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua dalam pemilihan umum dipilih oleh rakyat secara langsung dan pasangan yang memperoleh suara rakyat terbanyak dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden,” terang Jon.

Dia menambahkan, Pasal 3 ayat 7 PKPU No 5 Tahun 2019 telah mengacu kepada Putusan MK No.50/PUU-XII/2017 yang menafsirkan ketentuan Pasal 6A UUD 45 dalam hal Paslon Capres dan Cawapres dua pasang. “Dengan begitu, Putusan MA No.44 P/HUM/2019 tidak dapat membatalkan pasangan Ir. H. Joko Widodo dengan K.H. Ma’ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih,” tukas Jon.

Lebih jauh Jon mengatakan, kemenangan paslon Jokowi-Maruf diatas 55 persen. “Dari perhitungan suara, pasangan Jokowi-Amin memperoleh 85.607.363 sama dengan 55,50%. Bahkan perolehan suaranya diatas 50 persen di 21 dari 34 provinsi di Indonesia. Kalaupun secara materiil putusan MA ini berlaku untuk Pilpres 2019, maka Jokowi-Ma’ruf tetap unggul,” serunya.

Jon mengatakan, kemenangan pasangan Jokowi-Ma’ruf sangat memenuhi ketentuan Pasal 416 ayat 1 UU 7/2017. Karenanya, Putusan MA No. 44 P/HUM /2019 itu tidak bisa digunakan untuk mendeligitimasi kemenangan Jokowi-Amin dalam Pilpres 2019, bahkan semakin mempertegas kemenangan pasangan Jokowi-Amin.

Penentuan menang tidaknya pasangan Jokowi-Ma’ruf juga menjadi kewenangan MK, bukan MA. “MA sama sekali tidak berwenang mengadili sengketa Pilpres. Putusan MK itu final dan mengikat,” tandas Jon.

Hal lainnya, lanjut dia, putusan uji materil itu diambil oleh MA 28 Oktober 2019 atau seminggu setelah Jokowi-Kiai Ma’ruf dilantik oleh MPR. Putusan tersebut bisa bersifat prospektif atau berlaku ke depan, tidak berlaku surut. (RN)