Oleh: Dr. H. Joni, SH., MH*

Disebabkan oleh pelaksanaan konser yang digawangi Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), beberapa saat kemudian muncul berbagai komplain. Intinya bukan pada pelaksanaan secara teknis, tetapi lebih pada substansinya, dan kemudian merembetlah komplain itu ke ranah yang lebih luas. Saat umat Muslim tengah hening memburu Lailatul Qodar, dilaksanakan konser yang cenderung bergembira ria, hura-hura, dan menyanyi-nyanyi.

Apa pun dalihnya, konser itu berlawanan dengan suasana Ramadhan, khususnya 10 hari akhir ketika umat Muslim (harusnya) Iā€™tikaf di masjid.

Komplain MUI

Muncul kemudian komplain dari MUI, selaku institusi yang merupakan perwakilan umat Islam. MUI mengaku kecewa dengan sikap Pemerintahan Jokowi yang tidak tegas melarang orang berkumpul di pusat perbelanjaan. Demikian halnya terjadi di Bandara Soekarno-Hatta beberapa waktu lalu ditengah pandemi korona. Semestinya pemerintah tegas mengatur masyarakat untuk tidak berkumpul, tanpa terkecuali di tengah pandemi virus korona. Tetapi selama ini hanya beribadah di masjid dan rumah ibadah lain yang tidak diperbolehkan.

Ketika larangan itu hanya berlaku di tempat ibadah, khususnya masjid, tentu saja mengundang tanya di kalangan umat. Apalagi melihat pihak pemerintah dan petugas tahunya hanya melarang dan itu mereka dasarkan kepada fatwa MUI.

Bahwa sebelumnya MUI telah mengeluarkan fatwa agar umat Islam di daerah yang penyebaran virusnya tidak terkendali, melaksanakan ibadah di rumah saja. Mulai dari salat jumat, salat berjamaah lima waktu serta salat tarawih, semua diimbau dilakukan di rumah saja.

Fatwa MUI ini oleh pihak pemerintah tampak sangat diperhatikan dan dipegang kuat sebagai dasar untuk mencegah orang untuk berkumpul ke masjid, baik untuk melaksanakan salat Jumat dan salat berjamaah. Namun dipertanyakan oleh MUI, mengapa pemerintah hanya tegas melarang orang untuk berkumpul di masjid, tapi tidak tegas dan tidak keras dalam menghadapi orang-orang yang berkumpul di pasar, mal-mal, bandara, kantor-kantor dan pabrik-pabrik serta di tempat umum lain.

Seharusnya pemerintah konsisten. Untuk itu, harus segera dilakukan kebijakan dan tindakan untuk membuat aturan yang jelas dan tegas dalam menyikapi pandemi ini tanpa kecuali. Jangan ada diskriminasi yang mencolok sehingga pihak umat Islam merasa sangat dirugikan. Faktanya, memang hampir semua pusat keramaian, khususnya yang berbasis ekonomi dibuka. Mula-mula satu dua mal, tetapi dalam beberapa hari ini hampir semua mal, khususnya di kota-kota besar di Tanah Air sudah buka. Dalihnya, PSBB yang diperlonggar.

Menghadapi lebaran, mal penuh sesak. Ibarat orang sedang kelaparan atau kehausan, mula-mula ditahan untuk beberapa minggu karena PSBB. Diperlonggarnya PSBB dengan kualifikasi dan syarat yang tidak jelas, maka mal dibuka. Seluruh stand, khususnya busana diserbu pengunjung. Kendati ada batasan, hanya sampai jam tertentu, tetapi karena pengunjung sedemikian membludak, akhirnya pengelola pun tidak kuasa untuk menahannya.

Demikian pula di jalan-jalan, mulai ramai kembali dengan dalih yang sama, yaitu PSBB diperlonggar, sehingga nyaris tak ada lagi perbedaan antara dilaksanakan atau tidak PSBB dengan segala konsekuensinya. Secara formal di seluruh tanah air saat ini diterapkan kebijakan berupa lockdown dan social distancing. Di beberapa kawasan sudah siap dilaksanakan PSBB.

Intinya adalah pembatasan terhadap berbagai aktivitas. Semua warga harus tinggal di rumah serta melaksanakan aktivitas hidup dari rumah. Dilarang keluar rumah, kecuali kepentingan yang tidak bisa ditunda, untuk itu diatur dalam peraturan perundangan. Terminal kendaraan umum ditutup, bandara tak melaksanakan aktivitas penerbangan, bahkan jalan protokol juga ‘diborgol’. Hanya komponen masyarakat tertentu yang boleh melakukan aktivitas di luar rumah, seperti para pelayan kesehatan dan komponen yang melayani logistik sembako.

Aturan mengenai hal ini tertuang dalam Undang Undang No. 6 Tahun 2018 Tentang Kekarantinaan Kesehatan (UUKK). Intinya dalam bahasa awam adalah tidak boleh berkerumun dan jika keluar rumah harus memakai masker. Pelanggar PSBB dijatuhi sanksi berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 tentang UUKK.

Di dalam pasal tersebut dinyatakan bahwa pertama, setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan. Kedua, bahwa setiap orang berkewajiban ikut serta dalam penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan. Sanksi berupa hukuman dijatuhkan kepada pelanggar ketentuan diimaksud.

Dinyatakan di dalam ketentuan Pasal 93 UUKK, bahwa setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalma Pasal 9 Ayat (1) dan/atau menghalangi penyelenggaraaan Kekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Sanksi sebagaimana dinyatakan di atas diproses sebagai tindakan hukum terhadap pelanggar PSBB. Mekanismenya melalui sidang Tipiring (tindak pidana ringan), melalui mekanisme sidang online. Untuk ketentuan ini diterapkan secara konsisten di beberapa wilayah. Khusus di Pulau Jawa yang sudah menerapkan PSBB Kawasan, umumnya sudah mempunyai tenaga pengawas dan penindak yang dipersiapkan sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.

Namun dengan adanya institusi baru bertajuk PSBB yang diperlonggar ini, suasana menjadi kacau. Tak ada kepastian hukum, padahal penegakan hukum paling utama itu terletak di ujungnya, yaitu penjatuhan sanksi. Dengan ancaman sanksi itulah kemudian hukum ditaati.

Sanksi yang umumnya bersifat pidana terhadap penerapan PSBB, yang menurut ketentuannya di lockdown selama 14 hari, hanya di satu atau dua tempat diterapkan. Itupun hanya satu dua pelanggar. Padahal untuk tempat lockdown telah dibuat, tentu saja dengan biaya tidak sedikit. Pemegang kekuasaan begitu bersemangat menyampaikan sosialisasi tentang lockdown ini sehingga membuat masyarakat takut untuk mudik, atau sekadar untuk berjalan dari satu kota ke kota lain. Ancamannya jika bukan penduduk setempat, maka disuruh putar balik.

Bisa dipahami, kita memang sedang belajar untuk menegakkan aturan terhadap satu kondisi yang baru pertama kali ini terjadi. Yaitu penerapan lockdown sebagai pelaksanaan dari PSBB. Namun demikian, ketidaksesuaian nampak sekali mencolok. Ada rasa tidak adil dalam perlakuannya terhadap dimensi kehidupan sosial. Untuk mal dibuka lebar, demikian pula pelabuhan, bandara, dan yang paling mencolok serta melibatkan rakyat adalah pasar.

Sementara pada sisi lain masjid masih belum diperbolehkan buka. Padahal masjid itu rumah Allah, dan sebelum orang masuk harus bersuci terlebih dahulu. Oleh karena itu, adanya komplain–khususnya dari Majelis Ulama harus diakomodir. Umat Islam harus segera kembali ke masjid dan melaksanakan ibadah sebagaimana biasa.***

* Penulis adalah Notaris dan Pengurus Ikatan Notaris Undip Pusat