Nur Hermawan Ketua Umum SP FKPPA

Jakarta, innews.co.id – Serikat Pekerja Forum Komunikasi Pekerja dan Pelaut Aktif (SP FKPPA) dengan tegas menolak pembentukan Holding-Sub Holding Migas dan Privatisasi Subholding Migas melalui IPO serta menuntut agar Keputusan Menteri BUMN No. SK-198/mbu/06/2020 tersebut segera dicabut.

Penegasan itu disampaikan dalam rilis yang diterim innews, Jum’at (3/7/2020). “Pembentukan Holding dan Sub Holding Migas sangat bertentangan dengan UUD 1945 Pasal 33 terutama ayat 2 dan 3. Selain itu juga tidak sejalan dengan UU No. 22 tahun 2001 tentang Migas dan UU No. 19 tahun 2003 tentang BUMN,” kata Nur Hermawan Ketua Umum SP FKPPA.

Nur beranggapan, pembentukan Holding dan Subholding Migas adalah akal-akalan agar bisa melakukan IPO pada kegiatan Pertamina yang tidak mungkin dilakukan pada induk usaha PT Pertamina (Persero). “Maka dipecahlah bisnis-bisnis utama Pertamina menjadi sub holding agar bisa dijual, dan sangat berpotensi dimiliki oleh asing (seperti Telkomsel sebagai anak perusahaan Telkom yang 35% sahamnya dimiliki Singtel yang merupakan perusahaan asing berasal dari Singapura). Apabila ini terjadi pada sektor energi, maka sudah sangat jelas mengebiri kedaulatan energi Indonesia,” tandasnya.

Dia mengatakan, pembentukan holding dan subholding migas juga bisa menambah beban biaya dengan banyaknya direksi dan komisaris pada perusahaan subholding dan sub-subholdingnya serta setiap transaksi antar-perusahaan akan dikenai pajak yang mengakibatkan biaya tinggi dan berujung naiknya harga jual di pasaran.

“Pemisahaan unit bisnis dari hulu ke hilir menjadi perusahaan yang terpisah-pisah akan membentuk silo-silo yang semakin menyulitkan koordinasi operasional antar unit dan membuat benturan kepentingan bisnis antar Subholding karena masing-masing memiliki KPI dan target profit yang harus tercapai,” urainya.

Karena itu, SP FKPPA meminta kepada Presiden Joko Widodo melalui Menteri BUMN untuk mencabut dan membatalkan serta menghentikan Pembentukan Holding-Sub Holding dan IPO Pertamina.

“Kami aktivis SP FKPPA dalam status siaga satu. Apabila permintaan kami tidak dihiraukan oleh pengambil kebijakan, maka kami siap mengambil langkah-langkah aksi industrialisasi dibawah komando Federasi serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB),” tegasnya. (RN)