Sertifikat Bodong di Papua, Kementerian ATR/BPN Pertegas Komitmen Berantas Mafia Tanah

Kementerian ATR/BPN di Jakarta

Jakarta, innews.co.id – Munculnya sertifikat bodong merupakan ulah dari mafia tanah. Disinyalir, para mafia bekerja sama dengan orang dalam (ordal) di Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Memberantas mafia tanah merupakan pekerjaan rumah yang terus digaungkan oleh Kementerian ATR/BPN. Sebab, keberadaan mafia tanah bukan hanya di Papua saja, tetapi seluruh Indonesia,” kata Lampri Kepala Biro Humas Kementerian ATR/BPN, di Jakarta, Selasa (25/6/2024).

Seperti diketahui, di Papua banyak muncul kasus sertifikat bodong. Salah satunya yang menimpa Hj. Erlena Ibrahim binti Mardjohan, pemilik puluhan bidang tanah dan properti di Jayapura. Perkaranya telah diputus oleh Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura dengan Nomor: 1/Pid.B/2018/PN.Jap, tanggal 5 April 2018, di mana Erlena dimenangkan. Sebelumnya, tanah tersebut diakui milik Terdakwa Hj. Ernita, SE.

Salah satu harta warisan milik almarhum Marjohan dengan sertifikat bodong yang terletak di Distrik Abepura Kota Jayapura

“Tentu kita prihatin dengan masih terjadinya kasus sertifikat bodong di Papua. Seperti kita ketahui Menteri ATR/BPN, Bapak Agus Harimurthi Yudhoyono berkomitmen memberantas mafia tanah, termasuk soal sertifikat bodong. Hal itu juga harusnya ditindaklanjuti oleh Kantor BPN di seluruh wilayah Indonesia,” ujarnya.

Menurutnya, Kantor Wilayah ATR/BPN Jayapura harus bisa menyelesaikan hal tersebut. Bahkan, bila ada ordal yang kedapatan terlibat harus dikenakan sanksi tegas.

“Kita tidak bisa mentolerir keberadaan mafia tanah. Bahkan, untuk itu sudah dibentuk Satgas Anti Mafia Tanah,” tambahnya.

Ditegaskan, Kementerian ATR/BPN berkomitmen dan akan terus meningkatkan koordinasi dalam menyelesaikan permasalahan pertanahan apalagi yang terlibat mafia tanah.

Pada bagian lain, Ketua Tim Kuasa Hukum Erlena, Dr. Pieter Ell mengaku telah menyurati Kepala Kantor Wilayah ATR/BPN Provinsi Papua dan meminta mencoret dan membatalkan belasan sertifikat tanah atas nama mantan Terpidana Hj. Ernita. Juga meminta Kanwil ATR/BPN Papua untuk menerbitkan sertifikat pengganti sebagaimana atas nama anak kandung almarhum H. Mardjohan, yaitu Hj. Erlenα, Marleni, Upik Nurmayanti, Afrida, dan Yuli Iriani.

Lebih jauh pengacara kondang yang juga dikenal sebagai aktor layar lebar ini menegaskan, pihaknya meminta untuk segera menyerahkan sertifikat hak milik (SHM) serta mengosongkan tanah dan bangunan yang saat ini dikuasai oleh Hj. Ernita, cs yang hanya sebatas ahli waris pengganti.

“Ini penting untuk memberikan kepastian hukum kepada klien kami Hj. Erlena bersaudara karena selama ini sertifikat tanah dan bangunan yang dikuasai oleh Hj. Ernita telah mendatangkan kerugian secara moril maupun materil bagi klien kami,” tukas aktor di sejumlah film antara lain, ‘Satu Tungku Tiga Batu’ bersama Samuel Rizal Arifin dan ‘Preman Ugal-ugalan’ bersama Syahrini ini.

Pieter menambahkan, pihaknya juga telah menyurati Menteri ATR/BPN, Komisi II DPR RI, Kasubdit Penyelesaian Sengketa Kementerian ATR/BPN, Kepala Kantor ATR/BPN Kota Jayapura di Jayapura, Walikota Jayapura, dan pihak-pihak lainnya. (RN)

Be the first to comment

Tinggalkan Balasan