Jakarta, innews.co.id – Tanpa terasa, setahun sudah Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP IPPAT) hasil Kongres Luar Biasa (KLB) di Lombok, NTB, menunaikan tugasnya. Sejak awal dikukuhkan, para pengurus terus berjibaku mendaratkan program-program kerja kepada para anggotanya.
Meski terbilang singkat, namun jurus-jurus jitu para pengurus nampaknya memikat hati para anggota IPPAT. Ini nampak dari antusiasme para anggota dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Hingga sampai pada satu titik yakni, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) I Tahun 2022 yang diadakan di Pekanbaru, Riau. Di mana dalam Rakernas, dievaluasi perjalanan program kerja, sekaligus menentukan prioritas kerja PP IPPAT di tahun kedua.
Kabar tak sedap semilir bertiup, bahwa ternyata masih ada orang-orang yang apriori terhadap kepengurusan sekarang. Bahkan, pasca KLB, gugatan pun dilayangkan, meski akhirnya harus gugur di pengadilan. Namun, oknum-oknum tersebut masih terus bergerilya dan seolah menjadi pemerhati, mulai dari mengkritisi program kerja sampai pada melontarkan kata-kata bersentimen negatif terhadap pihak Kementerian ATR/BPN.
Ketika dikonfirmasi terkait hal tersebut, Hapendi Harahap Ketua Umum PP IPPAT mengakui, “Ya, memang masih ada satu dua orang yang kontra dengan kepengurusan sekarang. Namun, itu tidak mengganggu jalannya kepengurusan”.
Hapendi menegaskan, PP IPPAT tidak menutup diri untuk dikritik atau diberi masukan. Justru itu bagus agar jalannya organisasi kian baik. “Tapi jangan lantas kritik itu menjadi cercaan atau mendiskreditkan pengurus,” ujarnya kepada innews, Kamis (31/3/2022).
Dia menyarankan, coba bicara yang santun dan beretika. “Semua bisa kita selesaikan dan bicarakan di atas meja ditemani segelas kopi,” kata Hapendi berseloroh.
Sementara itu, Taufan Riyanto Ketua Bidang Pelatihan Teknis Hukum ke-PPATan PP IPPAT mengakui, ada pihak-pihak yang berlagak seperti pemerhati di IPPAT, bahkan sampai-sampai mengkritik Kementerian ATR/BPN. “Ya, silahkan saja. Itu hak mereka untuk berbicara. Hanya saja, harus beretika, tidak menjelek-jelekkan pihak lain. Harus konstruktif lah bila memberi masukan,” ujarnya.
Di sisi lain, Sekretaris Umum PP IPPAT Otty Hari Chandra Ubayani mengakui, masih ada pengurus di wilayah atau daerah yang apriori terhadap PP IPPAT. “Ya, masih ada satu dua yang mungkin kurang sepemahaman dengan PP IPPAT. Tapi tidak apa, kita akan coba merangkul mereka. Namun, kalau orangnya tidak mau dirangkul, ya mau bilang apa,” ujarnya.
Menurutnya, saat ini secara umum PP IPPAT sangat kondusif. Banyak Pengwil sudah mengadakan Konferensi Wilayah (Konferwil) dan dilantik. Otty berharap keguyuban ini bisa dipelihara dengan sebaik-baik agar program-program yang ada bisa benar-benar didaratkan kepada para anggota.
Sejumlah pihak menyebut kelompok kontra PP IPPAT ini sebagai ‘Kelompok Cakil’. Bisa dipahami, karena dalam cerita perwayangan, sosok Cakil disebut sebagai seorang raksasa berahang besar dan bergigi tonggos yang memiliki dendam kesumat kepada Arjuna dan berusaha membalasnya. Sayangnya, Cakil harus mati tertusuk kerisnya sendiri.
Terkait siapa yang masuk dalam ‘Kelompok Cakil’ di IPPAT, saat coba ditelusuri ditemukan beberapa PPAT yang berasal dari Makassar, Bandung, Bali, dan Jawa Timur. Sebagian dari mereka bahkan ikut terlibat menggugat IPPAT hasil KLB.
“Kami tentu mengharapkan mereka-mereka bisa ikut serta membangun IPPAT menjadi lebih baik lagi. Tapi semua berpulang kepada mereka masing-masing,” tukas Hapendi diplomatis.
Akankah ‘Kelompok Cakil’ terus menjadi kelompok Non-Blok atau mereka memilih membentuk Blok IPPAT yang baru? Who knows. (RN)
Be the first to comment