Setara Ingatkan MK Bukan Penopang Dinasti Jokowi

Jakarta, innews.co.id – Batas usia untuk menduduki jabatan pemerintahan bukanlah isu konstitusional, tetapi kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang tidak seharusnya diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Pun berbagai putusan MK juga menyatakan hal yang sama.

Sayangnya, saat ini nampaknya ada operasi politik pengusung dinasti Jokowi yang hampir menggoyahkan MK untuk memenuhi hasrat kandidasi anak Presiden.

Dengan tegas Setara Institute mengatakan, deretan permohonan uji materiil bukan lagi ditujukan untuk menegakkan hak-hak konstitusional warga tetapi diduga kuat dilandasi nafsu kuasa keluarga Jokowi dan para pemuja Jokowi yang hendak mengusung Gibran Rakabuming Raka, Walikota Solo, yang belum genap 40 tahun, sebagai Cawapres Prabowo.

“Uji materiil ketentuan batas usia capres/cawapres di MK memasuki episode kritis dan membahayakan. Bukan lagi soal batas usia, tetapi dalam pengujian ini pemohon meminta tafsir dan makna konstitusional ketentuan batas usia itu dimaknai dengan bahwa syarat usia 40 tahun atau pernah menjabat sebagai gubernur/bupati/walikota, pada pasal 169 huruf q UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum,” kata Hendardi, Ketua Dewan Nasional Setara Institute, dalam siaran persnya yang diterima innews, di Jakarta, Senin (9/10/2023).

Dia mengatakan, puluhan pakar hukum dan pegiat hukum dan konstitusi telah mengingatkan bahwa soal batas usia untuk menduduki jabatan bukanlah isu konstitusional tetapi kebijakan hukum terbuka (open legal policy), yang tidak seharusnya diuji oleh MK.

Hendardi menyerukan agar semua elemen harus mengingatkan dan mengawal MK agar tidak menjadi instrumen legalisasi kandidasi yang menopang dinasti Jokowi.

“Jika MK mengabulkan permohonan ini, maka MK bukan hanya inkonsisten dengan putusan-putusan sebelumnya, tetapi juga kehilangan integritas dan kenegarawanan. MK akan menjadi penopang dinasti Jokowi, jika karena putusannya, Gibran bisa berlaga dan memenangi Pilpres. Ini adalah cara politik terburuk yang dijalankan oleh penguasa dari semua Presiden yang pernah menjabat,” pungkasnya. (RN)