Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Jakarta, innews.co.id – Pandemi Covid-19 mendorong lembaga peradilan melakukan perubahan dalam persidangan, yakni dengan sistem daring. Seiring waktu, Mahkamah Agung (MA) berencana mempermanenkan sidang perkara pidana secara daring.

Hal tersebut dikatakan Ketua MA Muhammad Syarifuddin dalam peringatan HUT ke-75 MA yang disiarkan secara daring, Rabu (19/8/2020). “Kami berencana mengembangkan kebijakan persidangan daring secara permanen yang awalnya hanya merupakan perjanjian kerja sama antara MA, Kejagung, dan Kemkumham yang ditandatangani pada 13 April 2020,” ujarnya.

Saat ini, lanjutnya, regulasi pelaksanaan persidangan perkara pidana secara elektronik masih digodok.

Ia mengatakan kelompok kerja yang dibentuknya pada April 2020 sedang merampungkan rancangan peraturan MA tentang administrasi dan persidangan secara elektronik di pengadilan.

“Sekarang memasuki tahap uji publik sebelum dibawa ke rapat pimpinan Mahkamah Agung untuk disahkan menjadi peraturan¬†Mahkamah Agung. Rancangan peraturan Mahkamah Agung yang akan menjadi landasan hukum pemanfaatan teknologi informasi dalam persidangan perkara pidana ini diharapkan bisa menjadi kado usia 75 Mahkamah Agung,” ujar Syarifuddin.

Dia menyadari sidang perkara pidana secara daring menerima sejumlah kritik terkait landasan yuridis, hak terdakwa, hak mengkonfrontir saksi, keinginan sidang terbuka untuk umum serta kebebasan pers.

Namun, Mahkamah Agung kembali pada asas keselamatan yang merupakan hukum tertinggi serta asas terbentuknya peradilan yang cepat dan berbiaya rendah.

Praktik persidangan secara telekonferensi dalam perkara pidana diakuinya merupakan hal yang baru di Indonesia dan masih dilakukan secara terbatas pada pemeriksaan saksi. Regulasi terkait pelaksanaan sidang perkara pidana secara daring juga masih minim, di antaranya Undang-Undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.

Meski begitu, ia meyakini teknologi membuat bekerja menjadi efisien dan efektif untuk mencapai hasil yang maksimal, sehingga lembaga peradilan dapat memenuhi kebutuhan pencari keadilan dengan cepat, transparan, akuntabel dan adil. (RN)