Jakarta, innews.co.id – Wacana evaluasi surat keputusan bersama (SKB) dua menteri No. 9/2006, terus bergulir. Bila ada yang menggugat, SKB tersebut kemungkinan bisa dicabut. Bila tidak, akan dilakukan modifikasi yang disesuaikan dengan prinsip-prinsip pemenuhan HAM dan perkembangan zaman.

Hal itu secara tegas dikatakan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD di Jakarta, Kamis (26/12/2019).

“Pemerintah bakal mengevaluasi SKB terkait izin pendirian rumah ibadah. SKB itu sudah lama dibicarakan di tingkat menteri dan belum dicabut. Itu bisa dibawa ke Mahkamah Agung kalau ternyata salah. Namun, kalau tidak ada yang mau menggungat, akan kami lakukan modifikasi-modifikasi (SKB),” kata Mahfud.

Dalam SKB atau Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No 9/2006, diatur mengenai pendirian izin rumah ibadah. Kalangan pegiat HAM menilai aturan itu memberatkan kaum minoritas untuk mendirikan rumah ibadah dan cenderung diskriminatif.

Mahfud memambahkan, SKB tersebut terbuka kemungkinan untuk diubah untuk mengakomodasi prinsip-prinsip pemenuhan HAM.

“Kita bisa melakukan modifikasi karena situasi sosial politik sekarang berubah, harus lebih demokratis dan sensitif perlindungan HAM,” ucapnya.

Di tempat terpisah, Menteri Agama Fachrul Razi menegaskan kepala daerah tidak boleh melarang tiap orang beribadah. Kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah merupakan amanat konstitusi dan UUD 1945.

“Enggak boleh. Meski alasannya apa, alasannya kesepakatan, kesepakatan itu kan seolah lex specialis,” kata Fachrul.

Ia menambahkan, Presiden juga sependapat dengan hal itu. Ia meminta kepala daerah dan masyarakat memahami amanat konstitusi.

“Terkait semua pihak, khususnya kanwil agama dan semua pejabat daerah, harus sepakat sama-sama tegas namanya amanat konstitusi itu enggak ada lain dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” ujarnya. (RN)