Jakarta, innews.co.id – Program penanggulangan banjir di Jakarta harus berkelanjutan dan konsisten. Dalam menangani banjir di Ibu Kota, Pemprov DKI Jakarta tidak bisa berdiri sendiri. Manajemen air juga harus melibatkan kawasan di Jabodetabekjur.
“Mau berapapun anggaran disiapkan untuk normalisasi dan naturalisasi, tapi air tak terkendali dari arah hulu maka banjir yang sudah seabad lebih jadi bencana rutin ini, akan terus terjadi,” kata Dedi Supriadi Anggota Komisi D DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS di Jakarta, Senin (22/1/2021).
Dia menambahkan, pengendalian banjir Jakarta tidak hanya bisa mengandalkan di wilayah hilir seperti Jakarta. Namun juga harus dengan memperbaiki ekosistem di hulu dan membangun waduk besar di hulu seperti yang sudah direncanakan pemerintah pusat yang diperkirakan akan mengurangi 30% debit Sungai Ciliwung.
Kemudian, tak lupa program naturalisasi yang diharmonisasi dengan normalisasi dan memindahkan warga ke rusun yang layak. Kemudian, melakukan pengerukan lumpur dan sedimentasi secara rutin pada sungai, saluran, maupun waduk, dan membangun penanggulan serta pemeliharaannya. “Tanggung jawab tidak hanya pada Pemprov DKI, Jabar, Banten, dan Pemkab/Pemkot satelit Jakarta saja, tapi juga pemerintah pusat. Penataan sungai kan menjadi tanggungjawab pemerintah pusat,” tandasnya.
Di sisi lain, Dedi juga optimistis program sumur resapan yang baru terbangun sebanyak 2 ribu unit akan terus ditambah tahun ini. Dia menyebutkan target pembangunan sumur resapan telah ditingkatkan hingga 150 ribu unit tahun ini. (IN)
Be the first to comment