Logo IPPAT

Jakarta, innews.co.id – Upaya jajak pendapat (referendum) yang terjadi dalam perkumpulan Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) dinilai telah melanggar AD/ART.

Penegasan ini disampaikan Tim Pengawal Putusan (TPP) PN Jakbar No 694/Pdt.G/2018/PN Jkt.Brt, dalam keterangannya kepada innews, Sabtu (25/7/2020).

TPP menjelaskan, pada 22 Juni 2020, lewat tiga orang oknum yang mengaku PP IPPAT telah mengirim surat kepada semua anggota IPPAT melalui Ketua Pengwil dan Ketua Pengda IPPAT di seluruh Indonesia perihal: referendum. Tujuan surat adalah meminta Ketua Pengwil dan Pengda IPPAT se-Indonesia agar meminta persetujuan melakukan rakernas daring dari anggota serta meminta Ketua Pengwil IPPAT mengumpulkan hasilnya dan seterusnya melaporkannya kepada ketiga oknum tersebut dalam waktu maksimal 30 hari sejak tanggal surat tersebut, sehingga jatuh tempo atau selambat-lambatnya Rabu, 22 Juli 2024 Jam 24.00 WIB.

Terlepas dari legal standing yang mengadakan referendum serta apakah mekanismenya sesuai AD/ART IPPAT atau tidak, TPP mengingatkan para Ketua Pengwil IPPAT, baik yang dilantik oleh Julius Purnawan maupun yang legal karena produk PP IPPAT yang legitimate bahwa berdasarkan data yang dikumpulkan hanya beberapa Pengda di Jawa Timur dan DIY yang mengirimkan surat dan surat suara kepada anggota melalui media sosial (WA dan e-mail) bukan melalui surat tercatat atau kurir. Padahal, mekanisme referendum dalam AD/ART IPPAT diwajibkan mengirim surat pemberitahuan dan surat suara kepada anggota melalui pengwil dan pengda dengan surat tercatat atau kurir.

“Sekitar 95% dari seluruh anggota tidak menerima surat referendum lantaran tidak dikirimkan oleh pengda/pengwil kepada anggota. Itu terjadi di 30 pengwil,” urai TPP.

Dengan fakta tersebut, kata TPP, jika ada yang mengklaim ada hasil referendum dan Ketua Pengda/Ketua Pengwil mengirimkan hasil kepada ketiga oknum yang menandatanangi surat referendum tersebut, maka TPP menduga telah terjadi manipulasi suara dalam referendum IPPAT. “Jika hal tersebut terjadi jelas merupakan tindak pidana pemalsuan dan tidak pidana UU-ITE,” tandasnya seraya menambahkan, referendum berpotensi terjadi tindak pidana baru.

Disampaikan pula bahwa Pengwil IPPAT Banten akan mengadakan referendum setelah batas waktu selesai. “Kami sampaikan bahwa di Pengwil Banten tidak ada satupun Pengda IPPAT yang mengirim surat pemberitahuan dan surat suara referendum tersebut kepada anggotanya sampai dengan berakhirnya tenggat waktu 30 hari. Jika ini terjadi, maka potensi pidana manipulasi referendum di Pengwil IPPAT Banten,” urai TPP.

Karena itu, TPP meminta Pengwil dan Pengda mengirim surat kepada ketiga oknum dengan fakta yang sebenarnya, bukan hasil rekayasa. “Jika tidak sesuai fakta, apalagi direkayasa, maka Ketua Pengwil/Pengda dapat diduga telah melakukan perbuatan pidana pemalsuan/manipulasi dan atau UUITE,” tambah TPP.

Ditambahkannya, TPP mengingatkan agar Pengwil/Pengda tidak dipecah-belah. “Kami ingin selalu bersinergi dengan Pengwil/Pengda guna menyelesaikan kemelut IPPAT yang sudah berjalan hampir 2 tahun,” pungkasnya. (RN)