Soal Smelter Freeport, Yance Mote: “Selama Dibangun Diluar Papua, Tidak Tepat!”

Jakarta, innews.co.id – Rencana kerjasama PT Freeport Indonesia dengan perusahaan asal China Tsingshan Group untuk membangun smelter tembaga baru di Weda Bay, Halmahera Tengah, Maluku Utara, telah kandas.

Kini, Freeport menggandeng PT Chiyoda International Indonesia, bekerja sama untuk kegiatan Engineering, Procurement, dan Construction (EPC) proyek Smelter Manyar, kawasan industri Java Integrated Industrial and Ports Estate (JIIPE), Gresik, Jawa Timur. Penandatanganan kontrak EPC dengan Chiyoda ini dilakukan Kamis, (15/07/2021).

“PTFI tidak mencapai kesepakatan dengan Tsingshan untuk pembangunan smelter,” ungkap Vice President Corporate Communications PT Freeport Indonesia Riza Pratama, Jumat (16/07/2021).

Sementara itu, Direktur Utama MIND ID Orias Petrus Moedak menuturkan bahwa perkiraan nilai investasi untuk pembangunan proyek smelter baru Freeport di Manyar, JIIPE, Gresik ini mencapai US$ 3 miliar.

Menanggapi dinamika yang berkembang terkait pembangunan smelter Freeport, pengusaha muda asal Papua, Yance Mote, SH., mengatakan, “Kita apresiasi langkah Freeport. Hanya saja, bukan masalah siapa yang melakukan investasi atau Freeport bekerjasama dengan perusahaan mana. Namun, smelter itu sendiri harus dibangun di Papua agar pajak masuk ke Pendapatan Asli Daerah (PAD) Papua sehingga industri hulu sampai hilir ada di Papua”.

Menurut Yance yang juga Presiden Direktur PT Miyeda ini, “Keputusan membangun smelter di luar Papua sangat tidak tepat. Itu artinya, tidak ada pemasukan pajak bagi Papua”.

Yance menambahkan, soal lahan untuk smelter, di Papua masih banyak lahan kosong dan bisa dibangun. “Kenapa harus dibangun di luar Papua. Ada apa ini? Apakah orang Papua tidak boleh menikmati pajak dari hasil kekayaan alamnya? Dan lagi, bila dibangun di Papua, tentu akan menekan biaya transportasi pengangkutan bahan baku yang juga ada di Papua,” tegasnya.

Karena itu, Yance tetap meminta agar smelter bisa dibangun di Papua. “Kalau dibangun di Papua, maka Freeport sudah membuat keputusan yang tepat dan pasti didukung,” pungkasnya. (RN)