Dr. Pieter Ell, SH., MH., Penasihat Volunteer Corona Papua

Papua, innews.co.id – Terkait merebaknya virus corona di Tanah Papua, sejumlah pihak yang tergabung dalam Volunteer Corona Papua (VCP) melayangkan somasi kepada Presiden Joko Widodo. VCP meminta Jokowi memerintahkan kepada Menteri Perhubungan Republik Indonesia dalam waktu 3 x 24 jam segera mencabut surat Dirjen Perhubungan Udara Nomor: AU.304/1/4/DNP-2020 Perihal: Pencabutan NOTAM, Tanggal 26 Maret 2020.

Somasi tersebut, menurut Dr. Pieter Ell, SH., MH., Koordinator VCP, semata untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 yang lebih masif di Papua. “Kami ingin membantu kerja-kerja Pemerintah Daerah dalam mengatasi wabah berbahaya tersebut agar tidak meluas dan membunuh masyarakat di Tanah Papua,” ujar Pieter kepada innews dalam rilisnya Selasa, (31/3/2020).

Pengajuan somasi ini menindaklanjuti Kesepakatan Bersama Nomor 440/3612/SET tentang Pencegahan, Pengendalian, dan Penanggulangan Corona Virus Desease 2019 (Covid-19) di Provinsi Papua tanggal 24 Maret 2020, dimana dalam point 6 disebutkan “Penutupan penerbangan dan pelayaran kapal penumpang di pintu-pintu masuk wilayah Papua, yaitu Bandara Udara dan Pelabuhan Laut”, yang berlaku selama 14 hari mulai 26 Maret 2020 sampai 9 April 2020″.

Menurut Pieter, pihaknya tetap mendukung keputusan Gubernur Papua untuk membatasi penerbangan penumpang ke wilayah Papua. Saat ini, Bandara Sentani masih ditutup untuk penumpang, kecuali kargo.

Terkait somasi ke-1 yang telah dilayangkan, Pieter menjelaskan, “Kami mengetahui lewat media bahwa Dirjen Perhubungan Udara akan melakukan evaluasi terhadap kebijakan Pemda Papua. Kami masih menunggu respon tertulis dari Jakarta. Jika tidak direspon, akan dikirimkan somasi ke-2”.

Yang diinginkan VCP, lanjut Pieter, hanya membatasi penerbangan penumpang, bukan lockdown. Pembatasan yang dimaksud, mulai dari antar-daerah di Papua serta keluar masuk Papua.

Lebih jauh Pieter berharap, segera ada payung hukum untuk menjembatani regulasi di pusat dengan daerah, terutama Papua yang memiliki Undang-Undang Otonomi Khusus, sehingga tidak membingungkan masyarakat. (RN)