Stunting, tantangan mencetak generasi unggul

Jakarta, innews.co.id – Tren status gizi, prevalensi stunting, dan gizi buruk di Indonesia cenderung menurun. Namun, angka ini masih di atas toleransi WHO. Toleransi WHO untuk gizi buruk adalah 10% dan stunting 20%. Sementara Indonesia masih diatas 30%, di atas toleransi.

Hal ini dikatakan Dirjen Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan Dr. Kirana Pritasari MQIH., dalam Seminar Nasional yang diselenggarakan PP Aisyiyah bersama Yayasan Abhipraya Insan Cendekia Indonesia (YAICI), di Jakarta, Rabu (26/2/2020).

Masih tingginya persoalan gizi di Indonesia, kata Kirana, yang mengakibatkan penyelesaian masalah gizi jadi masalah nasional. “Misalnya, jumlah balita di Indonesia sekitar 22 juta, kalau yang stunting 30,8 %, jumlah itu lebih besar dari penduduk Singapura,” ujar Kirana.

Dia menambahkan, pemerintah sendiri telah menyiapkan 5 strategi dalam menurunkan dan mencegah stunting. Targetnya adalah pada 2024 stunting turun menjadi 14%, salah satunya melalui prioritas penanganan stunting yang dilakukan terhadap 260 kabupaten/kota.

Selain itu, kampanye dan edukasi kesehatan dan gizi untuk masyarakat perlu dilakukan. Salah satunya seperti edukasi gizi dan bijak konsumsi susu kental manis yang dilakukan oleh PP Aisyiyah.

Sementara itu, anggota Komisi IX DPR RI, Intan Fauzi, SH., LLM., menyampaikan pentingnya peran edukasi dan sosialisasi kesehatan untuk masyarakat. Terkait persoalan susu kental manis misalnya, edukasi langsung ke masyarakat perlu terus menerus dilakukan.

“Sekarang sudah jelas ada regulasinya, sehingga produsen hingga distributor wajib menerapkan. Nah, konsumen juga seharusnya sudah dapat memilah bahwa susu kental manis itu bukan termasuk kategori susu,” jelas Intan.

Agar regulasi tersebut diterapkan dengan baik, fungsi pengawasan juga harus dioptimalkan.

Ketua YAICI Arif Hidayat menjelaskan, produk kental manis nyaris seabad diiklankan sebagai minuman susu yang telah mengakibatkan kesalahan persepsi pada masyarakat. Masyarakat beranggapan produk yang mengandung gula 54% tersebut dapat diberikan kepada bayi dan balita sebagai minuman susu.

“Pemerintah melalui Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) mengeluarkan PerBPOM No. 31 Tahun 2018 tentang Label Pangan Olahan pada Oktober 2018, yang telah mengatur mengenai label dan iklannya. Sayangnya, pengawasan terhadap penerapan di lapangan masih belum optimal,” ujar Arif Hidayat.

Ketua Majelis Kesehatan PP Aisyiyah Chairunnisa, mengungkapkan kehkawatirannya akan bonus demografi apabila pemerintah masih abai terhadap persoalan susu kental manis. (IN)