Jakarta, innews.co.id – Surat sakti dari Pengurus Pusat Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PP IPPAT) yang ditandatangani Julius Purnawan, SH., MSi., selaku Ketua Umun dan Priyatno, SH., M.Kn., sebagai Sekretaris Umum ditanggapi nyeleneh oleh penggugat yang saat ini tengah berperkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam kasus gugatan Kongres VII IPPAT.

Menurut juru bicara PPAT Peduli IPPAT Tagor Simanjuntak, SH., M.Kn., dirinya tak gentar. “Sikap saya atas surat tersebut biasa-biasa sajalah, gak membuat gentar. Bahkan kalau ada daftar antrian untuk dipecat saya mau pesan nomor cantik, ya kalau tidak nomor urut 001 atau 007,” ujar Tagor.

Bagi Tagor sederhana saja, filisofinya, masa sapu kotor dipakai membersihkan tempat yang kotor. “Yang ada tempat itu tambah kotorlah. Sanksi apapun itu gak ngaruh apa-apa. Malah bisa-bisa jadi delik pidana perbuatan tidak menyenangkan,” tandasnya.

Dia juga berkeyakinan kalau Pimpinan Kolektif Kolegial (PKK) menganggap itu tidak pernah ada. Karena yang berwenang memberi sanksi kepada anggota adalah MKP. Nah, padahal MKP sampai saat ini belum dilantik oleh Presidium Kongres.

“Dasarnya bertindak kalau sudah sah jadi MKP, ya wajib dilantik. Dan itu akan dilaksanakan di KLB yang rencananya akan digelar di NTB,” jelasnya.

Ditanya soal KLB, dengan taktis Tagor mengatakan, itu domain-nya PKK yang menjawab. “Saya sebagai penggugat taat dengan himbauan Majelis Hakim agar menahan diri tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang sekiranya dapat merugikan kepentingan para pihak dalam berperkara,” pungkas Tagor.

Seperti diberitakan sebelumnya bahwa PP IPPAT merilis surat resmi bernomor 163/PP-IPPAT/VII/2019 (yang kemudian direvisi dengan nomor 164/PP-IPPAT/VII/2019) yang isinya melarang baik kepada pengurus wilayah, pengurus daerah, dan seluruh anggota IPPAT untuk memfasilitasi dan mengikuti kegiatan yang diselenggarakan oleh sekelompok orang yang menamai dirinya sebagai organisasi IPPAT selain organisasi IPPAT hasil Kongres VII IPPAT di Makassar, dan atas pelanggaran larangan tersebut akan dikenai sanksi. (RN)