Syahnan Phalipi, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (DPP HIPMIKINDO) dalam sebuah perbincangan dengan innews di Jakarta, beberapa waktu lalu

Jakarta, innews.co.id – Spirit para penggiat koperasi patut diacungi jempol, meski belum maksimal. Hanya saja bicara daya saing, dinilai masih kurang, baik di dalam, apalagi keluar. Perlu ada sinergi di dalam, sehingga keluar sudah kuat. Oleh karena itu, sumber daya manusia (SDM) harus lebih ditingkatkan.

Hal ini secara gamblang dikatakan Syahnan Phalipi, Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Himpunan Pengusaha Mikro dan Kecil Indonesia (DPP HIPMIKINDO) dalam sebuah perbincangan dengan innews di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Rapat Anggota Tahunan Pusat Koperasi Konlinlamil Angkatan Laut.

“Bicara SDM, menurut saya, human capital management. Kita belum mengkapitalisasi sumber daya yang ada sehingga menjadi daya ungkit koperasi secara umum,” urainya.

Begitu juga dengan pemanfaatan teknologi lewat aplikasi yang mampu mendongkrak kinerja koperasi dan UMKM.

Guna meningkatkan SDM, menurut Syahnan, perlu komitmen dan pengawasan tentang investasi, penggunaan budget untuk pendidikan, peningkatan kompetensi, coaching, simulasi bisnis koperasi, dan lainnya.

Syahnan Phalipi serukan pentingnya peningkatan SDM Koperasi dan UMKM di era revolusi industri 4.0

“Perlu ada anggaran khusus untuk peningkatan SDM. Tidak melulu dari pemerintah, koperasi yang establish sebaiknya membudgetkan setidaknya 5 persen untuk pendidikan. Dan itu harus dituangkan dalam kebijakan pemerintah sehingga sifatnya menyeluruh dan diawasi,” tuturnya.

Sementara itu, bagi koperasi yang belum seattle, maka pemerintah masuk di dalamnya. Sehingga tercipta keseimbangan. “Pendidikan formal penting, tapi vokasi juga tak kalah penting,” tandasnya.

Syahnan menyarankan Kemenkop dan UKM bisa menyisihkan 3-5 persen dari anggarannya untuk peningakatan SDM. Jadi, kementerian tidak hanya berfokus memberikan permodalan, tapi juga mulai menyasar peningkatan kualitas SDM koperasi dan UMKM.

Syahnan Phalipi (kanan) dalam sebuah kegiatan

“Kalau sudah diberi pendidikan, harus dicek apakah berhasilguna bagi peningkatan koperasinya atau tidak,” sanggahnya.

Bicara soal pengawasan, menurut Syahnan, kurang tepat kalau OJK yang melakukan pengawasan. Lebih baik dibangun sistem agar pengawasan bisa dilakukan secara berkesinambungan dan sistematis

Mengenai revolusi industri 4.0, Syahnan mengatakan, koperasi dan UMKM di Indonesia harus siap. “Kebijakan-kebijakan pemerintah harus pro pada peningkatan kualitas SDM koperasi dan UMKM. Kalau tidak, maka bisa tergerus,” imbuhnya.

Selain itu, lanjut dia, peran organisasi-organisasi sebagai payung koperasi dan UMKM harus lebih dimaksimalkan. “Harus dipahami bahwa Kementerian Koperasi dan UMKM baru berada di kluster 3, karena itu agak sulit diharapkan berbuat banyak. Oleh karena itu, peran organisasi sangat diharapkan,” cetusnya. (RN)