Dr. H. Joni, SH., MH., Notaris, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit

Oleh: Dr. H. Joni, SH., MH*

Di penghujung Maret, tepatnya 31 Maret 2020 malam, Presiden Joko Widodo mengeluarkan 3 regulasi untuk menghadapi virus korona yang masih merajalela yakni, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu No. 1 Tahun 2020 Tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan.

Kedua, sebagai turunan dari Perppu dibuatlah Peraturan Pemerintah No. 21 Tahun 2020 Tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19). PP ini juga ditetapkan pada 31 Maret 2020.

Ketiga, sebagai perangkat teknis kemudian dikeluarkan Keputusan Presiden (Keppres No. 11 Tahun 2020 Tentang Penetapan Kedarurartan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (Covid 19). Berikutnya disusul dengan berbagai regulasi tingkat bawah khususnya dalam bentuk Peraturan Menteri dan lainnya.

Taat asas

Saat ini dipahami, bahwa tanah air khususnya dan dunia pada umumnya berlaku adagium ‘Salus populi suprema lex’, bahwa keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Ini merupakan adagium yang diamini oleh semua pihak. Adagium universal ini berfungsi manakala aturan atau regulasi yang dibuat tidak mampu mengatasi permasalahan disebabkan oleh mandegnya aparat pelaksana akibat terhalang oleh sesuatu. Dalam kaitan ini virus korona menjadi penghalang.

Fakta dalam hal pembuatan regulasi dan kinerja aparat tidak demikian. Secara praktis virus ini masih dapat diatasi, artinya perangkat yang bertugas menegakkan aturan masih dapat menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Situasi darurat, sebagai kondisi yang berada setingkat di bawah adagium ini secara universal pula diperbolehkan menyimpangi aturan. Secara khusus, kalau memang memungkinkan dibuat perangkat yag mengatur masyarakat dan kewajiban negara melalui regulasi bersifat khusus pula. Itulah yang terjadi terkait merebaknya virus korona.

Pemerintah sebagai penanggungjawab pengelolaan negara mengeluarkan regulasi yang berkenaan dengan upaya menghadapi virus korona. Intinya, sebagai framing pemerintah memandang dua problem, yaitu problem ekonomi dan problem keselamatan hidup rakyat, dalam arti nyawa warganya agar tidak terancam.

Secara praktis peraturan itu sesuai dengan asas yang secara universal berlaku, yaitu lex specialis deerogat legi beneralis – peraturan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Aturan yang disimpangi dan ini sifatnya legal adalah berbagai perangkat Undang Undang. Sebut misalnya UU Tentang APBN yang sudah mengalokasikan dana pembangunan, kemudian dialihkan untuk mengatasi bencana virus korona.

Ada UU No. 6 Tahun 2016 Tentang Kekarantinaan Kesehatan, dan berbagai UU yang lain dikesampingkan dan yang dijadikan sebagai pengelolaan akibat wabah virus korona adalah Perppu dimaksud.

Tidak Taat Asas

Namun demikian ada asas yang dalam kaitan ini tidak dituruti oleh pemerintah. Asas dimaksud adalah konsistensi terhadap pengaturan, berdasarkan struktur peraturan perundangan. UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangan, sebagaimana diubah dengan UU No. 15 Tahun 2019 mengatur tentang struktur dimaksud. Struktur itu mulai dari UUD 1945, Tap MPR, UU/PERPPU, PP, Perpres, dan Perda.

Konstruksi administratifnya suatu UU yang melaksanakan UUD harus diatur oleh PP. berikutnya PP diatur oleh Perpres, dan sebagai turunannya diatur oleh Perda. Sementara itu pada pengelolaan virus korona ini ternyata PP tidak diatur oleh Perpres, tetapi langsung dilaksanakan dengan perintah internal, berupa Keppres (Keputusan Presiden), bukan Peraturan Presiden.

Hal ini secara administratif sangat prinsip. Sebab keputusan itu dalam pengelolaan administratif merupakan beschikking, sementara Peraturan itu Regeling. Harusnya konsisten berada pada jalur regeling, dan tidak menjadikan beschikking (keputusan) sebagai regeling (peraturan). Mekanisme keduanya berbeda, karena sifatnya yang hanya internal mengikat bawahan presiden untuk beschiking dan tidak mengikat umum sebagai sifat regeling.

Secara praktis, sejatinya tidak sulit untuk membuat regeling atau Peraturan Presiden. Padahal dengan Perpres, yang kemudian baru disusul dengan Keppres akan memudahkan birokarasi untuk secara taat asas menjalankan tugasnya. Pada sisi lain hal demikian juga menunjukkan kapasitas presiden sebagai penanggungjawab sekaligus sebagai refleksi dari kedudukan presiden sebagai kepala pemerintahan tertinggi negara.

Dengan meloncati satu jenjang peraturan yaitu, Perpres, berakibat dan berpotensi terjadi maladministrasi karena turunan dari PP tidak ada yang levelnya regeling. Sebagai konsekuensi presiden sebagai kepala pemerintahan, maka aturan yang kemudian dijadikan sebagai patokan pelaksanaan kebijakan pada tingkatan praktis adalah Perpres. Perpres baru dapat dilaksanakan oleh jajaran praktis adalah dengan bentuk keputusan berupa Kepres.

Konsistensi demikian dibutuhkan sebagai dasar pengelolaan, yang diawali dengan keharusan terhadap taat asas sehingga tidak menimbulkan kekacauan dalam pengelolaan administrasi menghadapi virus korona. Hal ini sangat penting sebab secara praktis tidak sulit untuk membuat Perpres yang sifatnya internal di kantor kepresidenan. Sebagai akibatnya, ketika kementerian membuat Peraturan Menteri, dan rujukannya adalah Keppres, maka ada yang tidak konsisten dan tidak taat asas di sini.

Kondistensi ini dibutuhkan, sebab virus korona masih memungkinkan alur demikian ditaati. Artinya, pembuatan Perpres masih bisa dilaksanakan, karena memang tidak ada hambatan. Untuk itu masih belum terlambat, segera keluarkan Perpres sebagai pelaksanaan terhadap Peraturan Pemerintah (PP). (*)

* Penulis adalah Notaris, Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Habaring Hurung Sampit