Massa tampak rapat tak berjarak di acara Maulid di Petamburan, Jakarta, Sabtu (14/11/2020)

Jakarta, innews.co.id – Komitmen Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk menekan angka penyebaran Covid-19 patut dipertanyakan. Karena dengan sengaja, ia memberi izin pernikahan putri HRS yang konon kabarnya akan dihadiri 10.000 orang tersebut. Jelas-jelas, dengan jumlah tersebut, pasti akan tercipta kerumunan massa, apalagi dilaksanakan di kawasan Petamburan, Jakarta. Padahal, sesuai aturan pencegahan Covid-19, kerumunan menjadi hal yang dilarang.

Sejumlah warga Jakarta yang ditemui, Sabtu (14/11/2020), menyayangkan sikap Gubernur yang jelas-jelas tidak adil. Di satu sisi, aturan tidak boleh berkerumun dilaksanakan. Bahkan, bila ditemui ada pihak-pihak berkumpul lebih dari 5 orang, maka langsung diberi teguran atau dibubarkan. Ini malah sengaja diizinkan.

“Harusnya Anies bisa memprediksi bahwa akan terjadi kerumunan massa dalam jumlah banyak saat pernikahan putri HRS. Dengan begitu, bisa tegas melarang, dan siapa yang melabggar langsung dikenai sanksi,” ujar Putri salah seorang warga di daerah Gambir ini.

Hal senada dikatakan Sucipto, warga di daerah Petojo. “Harusnya gubernur bisa melihat kasus positif Covid-19 di Jakarta belum surut juga. Kenapa juga diberi izin kerumunan massa yang berpotensi terjadi penularan,” ujarnya.

Tidak itu saja, banyak warga lainnya mempertanyakan kenapa Anies begitu ringan tangan kepada HRS, sampai-sampai harus menabrak aturan yang dia buat sendiri?

Sementara pihak lain mengaitkan dengan pencalonan Anies di 2018 silam, dimana kemungkinan HRS menjadi ‘donatur’ suara untuknya. Lebih jauh lagi, untuk memelihara hubungan baik dengan ‘juragannya’, baik untuk Pemilihan Gubernur DKI mendatang atau mewujudkan mimpi-mimpi politiknya yang lain.

Sementara itu, Doni Monardo Ketua Satgas Penanganan Covid-19 sebelumnya sudah memberi warning agar massa tidak menumpuk.di acara yang diadakan di Petamburan tersebut. Tapi, nampaknya sulit

Karena umumnya dalam politik, jika tidak ada kepentingan apa-apa, orang tidak akan berani sampai menabrak aturan, bahkan yang dibuatnya sendiri. Sementara warga Jakarta yang lain bila melanggar dikenai denda, HRS justru sebaliknya. Perlakuan ‘anak emas’ ini, merupakan ancaman bagi pluralitas di Ibu Kota. (IN)