Rencana pemugaran Tambak Raja Marpaung melahirkan polemik di internal, hingga panitia dibekukan oleh Pengurus Pusat Marboni

Jakarta, innews.co.id – Keturunan Raja Marpaung memiliki niatan yang sama, memugar makam leluhurnya (tambak) yang berdiri sejak 1966 di tengah area persawahan di Desa Sangkar Nihuta, Balige Kabupaten Toba, Sumut.

Namun, ditengah jalan muncul perselisihan yang melahirkan friksi di tubuh Pomparan Raja Marpaung dohot Boruna Indonesia (PPRMBI/Marboni) antara Panitia Pemugaran dengan Ketua Umum DPP Marboni.

“Pemugaran tambak ini menjadi salah satu program kerja dari Kongres Nasional Marboni I,” kata Kapler Marpaung Sekretaris Jenderal Marboni, sekaligus Ketua Panitia kepada innews, Selasa (9/11/2021).

Ketika itu, kata Kapler, dibentuklah panitia. Tanpa jeda, panitia langsung bekerja dengan membuat master plan yang dimulai dari pembangunan Rumah Adat Batak di Tambak Raja Marpaung, renovasi lantai dan pagar, pengaspalan jalan masuk, lalu rencana pembebasan lahan agar lokasi tambak bisa lebih besar. Bahkan kabarnya, ada anak rantau perorangan yang siap membangun gapura Tambak Raja Marpaung.

“Panitia ingin membuat Tambak Raja Marpaung indah dan menjadi salah satu objek wisata budaya. Hal ini untuk mendukung destinasi pariwisata Danau Toba dan bisa membanggakan segenap Pomparan Raja Marpaung,” ujarnya lugas.

Sayangnya, niatan panitia tersebut kabarnya tidak disambut oleh Ketua Umum Marboni Daud Marpaung.

Kapler membantah soal sulitnya mencari donasi untuk pemugaran. “Panitia tidak pernah mengatakan tidak sangggup untuk mengerjakannya. Bahkan mencari dana juga disanggupi oleh panitia asal dibuatkan master plan yang baik dalam suatu proposal,” tegas Ketua Panitia.

Niatan panitia membuat proposal guna mencari dana pun ditepis Ketum. “Ketum pernah mengatakan tidak perlu pakai proposal dalam pembanguan/pemugaran ini. Dengan alasan sudah mengenal Marpaung yang tidak akan mau memberikan dana,” cetus Kapler menyitir ucapan Daud.

Dia menilai, ada kesan Ketum Marboni begitu berambisi dan memaksakan kehendak. Salah satunya untuk membangun rumah batak (sio-sio). Secara terbuka Kapler menguraikan beberapa kejanggalan yang dilakukan Daud Marpaung antara lain, ditengah jalan menunjuk panitia lelang untuk mencari harga pembanding. Anehnya, penawaran dari panitia lelang malah jauh lebih mahal dari yang diajukan Panitia. Daud juga membatalkan SK Panitia yang sudah pernah diterbitkan.

Dia melanjutkan, yang paling ironis, pada 23 September 2021 Ketum Marboni melakukan peletakkan batu pertama di Balige didampingi beberapa pengurus pusat. “Untuk apa ada acara peletakan batu pertama? Kan ini bukan membangun baru? Selain itu, Ketum juga tidak melibatkan Ketua Punguan Raja Marpaung Wilayah Toba di Balige dalam pembangunan ini,” urai Kapler.

Secara keras, Kapler menilai, Ketum Marboni tidak lagi menghormati prinsip ‘Manat Mardongan Tubu’. “Ketum tidak pernah meminta persetujuan dari ketua-ketua 25 cabang wilayah di Indonesia,” ungkapnya seraya berujar, seharusnya Ketum Marboni menghindari munculnya konflik.

Sementara itu, Ketua DPW Marboni Riau Mangihut Marpaung menilai, Ketum dalam menjalankan tugas dan fungsinya telah berbuat sesuka hati tanpa mengindahkan norma-norma kesepakatan yang telah disepakati dan telah tertuang di dalam AD/ART PPRMBI/Marboni yang telah disahkan Kemenkumham RI.

Ketika coba dikonfirmasi, Daud Marpaung Ketum Marboni mengalihkan ke Mangantar Marpaung Wakil Ketua Umum 6 untuk menjelaskan. Sayangnya, hasil wawancara dengan Mangantar di bilangan Pramuka, Jakarta Timur, diminta tidak ditayangkan dengan alasan berpotensi memicu persoalan menjadi lebih besar. (RN)