Yance Mote, SH., Calon Ketua Umum Kadin Papua 2021 - 2026

Jakarta, innews.co.id – Usulan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia terkait pemindahan Kantor Pusat Freeport yang tadinya di Jakarta ke Papua, guna mendongkrak pendapatan asli daerah (PAD), dinilai belum cukup.

Bahlil menyampaikan hal tersebut dalam rapat bersama Pansus Otsus Papua, Rabu (9/6/2021) kemarin. “Jadi ini harus didorong apa yang dihasilkan dari Papua itu dikembalikan secara proporsional untuk kepentingan rakyat daerah untuk kesejahteraan Papua,” kata Bahlil dalam rapat tersebut.

Menanggapi hal tersebut, pengusaha muda asal Papua Yance Mote secara tegas mengatakan, tidak hanya Kantor Pusat Freeport yang harus oindah ke Papua, tapi NPWP perusahaan juga. “Karena dengan begitu, maka pajak Freeport otomatis ke Papua,” katanya kepada innews, Kamis (10/6/2021).

Tidak itu saja, smelter juga harus dibangun di Papua. “Di Papua masih sangat banyak lahan kosong yang bisa digunakan untuk membangun smelter,” ujar Yance yang juga Presiden Direktur PT Miyeda ini.

Lebih jauh mantan Sekretaris Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Papua ini mengatakan, selama ini hasil kekayaan alam Papua justru tidak dinikmati oleh rakyat di sana. Karena itu dia menilai, pembangunan smelter di luar Papua tidaklah tepat.

Bagi Yance yang juga Koordinator Daerah Partai Golkar Wilayah Dapil III Meepago ini, pemanfaatan sumber daya alam Papua harus dilakukan di Papua dan selalu melibatkan masyarakat Papua. Dengan begitu, maka rakyat pun bisa merasakan bahwa daerah tersebut benar-benar dianugerahi kearifan lokal yang melimpah, mulai dari sumber daya alam, budaya, dan tradisi masyarakatnya. (RN)