Palmer Situmorang. SH., MH., Ph.d., advokat senior di Ibu Kota, saat bicara soal penyatuan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi)

Jakarta, innews.co.id – Saat ini, ada sekitar 40 organisasi advokat (OA), termasuk si “kembar siam” 3 Peradi. Cara berorganisasi para advokat kini bukan hanya di titik nadir, tapi juga dinilai paling buruk sepanjang sejarah.

Hal ini dikatakan Palmer Situmorang. SH., MH., Ph.D., advokat senior di Ibu Kota, saat bicara soal penyatuan Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) yang beberapa waktu lalu dituangkan pada kesepakatan bersama antara 3 Ketua Umum Peradi yang disaksikan Menkopolhukam Mahfud MD dan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, di Jakarta.

“Saya meragukan (3 Ketum Peradi), terutama itikad baik pemerintah, sekalipun ini sudah di jaman reformasi,” ujar Palmer di Jakarta, Jumat (28/2/2020). Bukan tanpa alasan, Palmer mencontohkan, UU Advokat Nomor 18/2003 yang menghendaki wadah tunggal (single bar), tapi putusan Mahkamah Agung (MA) berbanding terbalik dan menjurus ke multi-bar.

“Sangat naif bila Menkopolhukam dan Menteri Hukum dan HAM hanya berpatokan pada UU yang masih terkandung pasal multitafsir mengenai wadah tunggal, bahkan telah melahirkan berbagai putusan MK dan juga Putusan MA yang semakin mempersulit penyatuan advokat.

Permasalahan OA bukan soal menyatukan si ‘kembar siam’ 3 Peradi. Namun, bagaimana dengan OA diluar Peradi yang lebih banyak anggotanya daripada Peradi? “Mereka (OA) lahir dan sudah diamini selama ini. Pun telah melakukan penyelenggaraan pendidikan advokat dan lulusannya telah dilantik oleh Pengadilan Tinggi dan beracara di pengadilan. Semua OA sah secara de facto maupun dejure,” jelasnya.

Persoalan genting

Palmer menilai format kesepakatan yang ditandatangani para Ketum Peradi terlihat sangat sederhana, bahkan terkesan menyederhanakan urusan genting advokat. Namun demikian, sekecil apapun tetaplah ada harapan dari kesepakatan tersebut.

Tidak itu saja, kata Palmer, kehadiran 2 menteri dalam penandatanganan tersebut bukan berarti bisa mengeliminir landasan yuridis. “Apakah dua menteri sama dengan UU yang bisa mengikat seluruh anggota Peradi yang notabene isi batok kepalanya penuh dengan legalistik formalistik?” sergahnya.

Palmer berkaca pada sejarah pendirian wadah tunggal OA, dimana pada 1985, sejumlah OA bersepakat menandatangani deklarasi yang difasilitasi Jaksa Agung Ismail Saleh, Menteri Kehakiman Ali Said dan Ketua Mahkamah Agung (KMA) Mujono. Ketiganya mendorong beberapa OA seperti Peradin, Pusbadhi, Kosgoro, LPPH Golkar, dan lainnya untuk bersatu. Lahirlah Ikadin sebagai “wadah tunggal” kala itu.

Dalam Munas Ikadin, terpilihlah Haryono Tjitrosubono yang notabenenya vokal pada pemerintah. Lantaran tidak sesuai selera rezim Orde Baru, sontak Menteri Kehakiman Alo Said berkomentar miring dan menyatakan bahwa Ikadin ibarat anak yang lahirnya cacat. Akibatnya, Ikadin gagal diteruskan sebagai wadah tunggal advokat.

Palmer menilai, sepertinya ada kekuatiran, jika advokat kuat akan mengancam kesewenang-wenangan pemerintah, bisa mengguncang publik, parlemen, dan mempengaruhi semua suhu politik dalam dan luar negeri. Bila advokat kuat, tambah Palmer, maka tidak akan ada Petrus alias penembak misterius, peristiwa Kedung Halang, Tanjung Priuk, Nipah, dan Marsinah. Bahkan, pemenjaraan tahanan politik Napi PKI tanpa proses peradilan di Pulau Buru bisa dipersoalkan terus hingga ke badan PBB.

Setelah gagal melakukan penyatuan di 1985, upaya tersebut kembali dilanjutkan, muncullah Peradi. Sayangnya, OA pendiri Peradi tidak pernah dibubarkan. Seiring waktu, salah satu OA mundur dari kesepakatan pembentukan Peradi. Tak heran semua OA pendiri kembali eksis lagi, ditambah perpecahan dari dalam Peradi di Munas Makassar, makin hancurlah OA.

“Berdirinya Ikadin hingga Peradi, OA pendirinya belum pernah membubarkan diri dan UU Advokat tidak mengatur bagaimana status AO pendiri wadah tunggal setelah berdirinya organisasi hasil UU No. 18/2003,” terang Palmer.

Dikatakannya, saat ini satu orang advokat bisa memiliki 40 kartu anggota dari berbagai organisasi. Kalaupun ada sanksi soal keanggotaan rangkap, namun seseorang dengan mudahnya akan pindah ke organisasi lain. “Cara ini memberi ruang lolos dari kena sanksi profesi. Inilah yang menyuburkan advokat dari nobile profession menjadi makelar perkara. Alhasil, seluruh advokat merasa diciderai dan yang paling merasakan adalah masyarakat pencari keadilan,” cetusnya seraya mengatakan, negara harusnya hadir. Tampaknya negara melalaikan tanggungjawabnya, sebab kejadian sudah berulang-ulang.

“Inilah kenyataan yang akan menghadang kesepakatan. Secara hukum dan ilmiah sulit diharapkan pernyataan para ketum ‘kembar siam’ 3 Peradi dalam kesepakatan bersama menjadi sesuatu yang bermanfaat,” tukas Palmer.

Lebih jauh Palmer menyoroti kondisi riil para advokat yang menurutnya sangat memprihatinkan. “Kemampuan beracara minim, integritas sangat rendah, tidak ada wibawa sama sekali, malah menjadi bahan pelecehan lembaga penegak hukum lainnya. Inilah korban lahirnya advokat dengan cara karbit dan hasil persaingan yang tidak sehat antar-OA. Hakim, Jaksa, dan semua justisiabelan ikut dikeruhkan oleh kehadiran advokat yang tidak profesional akhir-akhir ini,” paparnya.

Dalam pandangan Palmer kekisruhan di tubuh Peradi, tidak semata-mata kelemahan pemerintah dan KMA yang melepas perekrutan advokat, tetapi juga pemahaman ketatanegaraan berbagai institusi masih terkotak-kotak, berpikir sempit dan bergerak ala kacamata kuda, sektoral, dan parsial.

“Pemerintah pasca reformasi belum beranjak dari masa lalu di bidang hukum dan peradilan. Idealnya memerhatikan kultur orang Indonesia, khususnya lagi dalam membentuk advokat yang kuat, tertib serta berwibawa, harus dengan wadah tunggal. Walaupun itu masih jauh, tetapi seperti negara menempatkan tujuannya meraih “masyarakat adil makmur”, demikian wadah tunggal advokat itu harus menjadi cita-cita, sekalipun saat ini orang berkata seperti pungguk merindukan bulan.

Palmer meyakini, menyatukan advokat gampang, seperti minum air. Menurutnya, advokat sekarang didominasi kelompok milenial yang sangat pragmatis dan transaksional. Sudah jauh dari bayangan idealisme pejuang HAM dan demokrasi. Karena itu, Palmer meminta, cabut SE KMA No. 73 dan No. 15. Juga kembalikan pendidikan advokat pada perguruan tingggi dan pelantikan pada Pengadilan Tinggi. Peradi boleh kembali menjadi penyelenggara pendidikan setelah menyelenggarakan Munas Bersama (bukan munas OA pendiri Peradi) bagi seluruh anggota advokat dan pemilihan Ketum dengan sistem satu anggota satu suara (one men one vote).

“Mengingat advokat sudah puluhan ribu di seantero negeri, maka baiknya pemerintah bertindak selaku penyelenggara/fasilitator (organizing committee) Munas Bersama tersebut. Juga pemerintah menetapkan AD/ART, memilih pengurus, dan menetapkan kode etik advokat. Pasca Munas Bersama, Pemerintah atau KMA menerbitkan larangan bersidang bagi advokat yang tidak memiliki kartu anggota wadah tunggal advokat,” jelasnya rinci.

Palmer yakin, begitu hak menyelenggarakan pendidikan dan ujian advokat dicabut, serta identitas bersidang hanya dari satu OA saja, maka semua OA tersebut akan tiarap dan patuh. “Hanya pemerintah yang mempunyai kekuatan menyatukan advokat. Jika tidak begitu, bisa dikatakan jangan mimpi basah di siang bolong,” tandasnya.

Ditegaskan kembali, menyatukan advokat tidak perlu si ‘kembar siam” 3 Peradi. “Yang ditunggu oleh advokat adalah keberanian membuat legislasi. Harapan saya, Pemerintah bersama KMA sungguh-sungguh mengambil tindakan melalui regulasi yang tepat dan tegas,” imbuhnya. (RN)