Temui Menko Polhukam, JATMI Minta Mahfud Buka Rakernas Tahun Depan

Jakarta, innews.co.id – Metode amalan thoriqoh hendaknya disebarkan, terutama di kampus-kampus dalam rangka meninimalisir tindak radikalisme. Demi keutuhan bangsa, upaya deradikalisasi harus didukung.

Penegasan ini disampaikan rombongan Jam’iyyah Ahli Thoriqoh Mu’tabaroh Indonesia (JATMI) saat bertemu Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, di Jakarta, Jum’at (3/12/2021) lalu.

“Kehadiran kami dalam rangka memberi dukungan kepada pemerintah, melawan radikalisme dan intoleransi yang kerap terjadi di masyarakat,” kata Wakil Ketua Umum DPP JATMI, KH. Mukhlas Syarkun, pada kesempatan tersebut.

Selain itu, JATMI juga meminta dukungan Menko Polhukam untuk memperkuat program deradikalisasi di kampus-kampus dengan metode amalan thoriqoh. “Kami berharap kampus-kampus tidak melahirkan orang-orang yang radikal,” harapnya.

Niatan tulus JATMI tersebut didukung penuh oleh Mahfud MD. “Untuk melawan radikalisme butuh kesadaran bersama berbagai elemen masyarakat. Karenanya, langkah JATMI sangatlah membantu pemerintah dalam membangun persatuan dan persaudaraan di bangsa ini,” tuturnya.

Secara khusus juga, JATMI mengundang Mahfud untuk membuka rapat kerja nasional (Rakernas) JATMI yang rencananya akan dilaksanakan pada Februari 2022 nanti.

“Kedatangan kami juga ingin mengundang Pak Mahfud untuk bersedia membuka Rakernas JATMI yang insyaallah akan dilaksanakan pada Februari tahun depan,” kata KH. Rizal Maulana Wakil Ketua Umum DPP JATMI, yang akrab disapa Kyai Asyik ini.

Membalas permintaan ini, Mahfud mengatakan, “Insyaallah, bila tidak ada tugas mendadak dari Bapak Presiden, saya siap”.

Diskusi deradikalisasi saat itu berlangsung dengan penuh kekeluargaan. Baik Mahfud maupun para pengurus DPP JATMI saling bertukar pengalaman dan memberi masukan agar persoalan tersebut bisa diatasi bersama.

Hadir pada kesempatan tersebut para Pengurus DPP JATMI antara lain, KH. Mukhlas Syarkun (Wakil Ketua Umum), KH. Rizal Maulana (Wakil Ketua DPP), KH. Abdul Rauf (Wakil Rois Am), KH. Drs. Miftahul Falah (Sekjend), KH. Bajuri, dan Hj. Mutmainah Bendum, dan lainnya. (RN)