Semarang, innews.co.id – Sebuah bangunan yang digunakan sebagai gudang obat kecantikan ilegal dibongkar oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) RI di Semarang.

Masyarakat sekitar tidak mengira gudang tersebut adalah tempat penyimpanan obat kecantikan ilegal, lantaran selama ini diketahui sebagai kantor jasa ekspedisi.

Gudang yang terletak di Jalan Soekarno Hatta No.12, Pedurungan, Kota Semarang, tersebut memang membuka jasa ekspedisi. Namun dari pengakuan warga dan pantauan di lokasi, gudang berbentuk ruko itu jarang buka.

Salah satu warga sekitar, Tun, kepada wartawan mengaku, tahunya gudang itu adalah Tiki. “Tidak pernah nampak ada kosmetik-kosmetik. Pintunya dibukanya cuma sedikit kalau pas buka,” ujarnya di Semarang, Kamis (31/5).

Dikira tempat ekspedisi, warga tidak curiga setiap kali ada mobil dating membawa barang. “Dulu pernah toko mur baut, terus jadi Tiki. Yang datang itu ya mobil-mobil biasa, bukan truk. Kaget saja terus ada ramai-ramai,” ujar Tan lagi.

BPOM RI membongkar praktik distribusi obat ilegal dengan total nilai Rp 3,5 miliar. Jenisnya antara lain injeksi vitamin C, Kolagen, Gluthatuon, Tretinoin, obat-obat pelangsing, Sibutramine HCI, dan produk-produk skincare sebanyak 146 item yang terdiri dari 127.900 pieces.

Menurut Kepala BPOM RI, Penny K Lukito, “Berdasarkan dokumen yang ditemukan dan keterangan tersangka, usaha dijalankan sejak tahun 2015 dengan omzet Rp 400-500 juta per bulan. Temuan ini akan ditindaklanjuti BPOM RI dengan proses pro-justitia guna mengungkap aktor intelektual.”.

Sementara itu, Kepala Bidang Pemeriksaan dan Penyidikan BBPOM Semarang, Zeta Rina menjelaskan, aksi disamarkan dengan usaha lainnya termasuk jaringan pelaku yang ada di Magelang. “Di Magelang ada juga, jadi toko mur baut. Di Magelang itu ada juga adminnya. Yang di sini karyawannya ada 10 orang, kemudian 6 orang untuk Tiki-nya,” terang Rina.

Dari penggerebekan tersebut satu orang ditetapkan sebagai tersangka yaitu pria berinisial UA warga Kudus. Ia diduga melanggar Pasal 196 dan 197 Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp1,5 miliar. (RN)