Otty H.C. Ubayani Ketua Umum Yayasan Komunitas Cendekiawan Hukum Indonesia (YKCHI) dan Ikanot Undip

Jakarta, innews.co.id – Revolusi Industri 4.0 sekarang ini sarat akan penggunaan teknologi guna mendukung efisiensi kerja di berbagai bidang. Ditambah lagi pandemi Covid-19, membuat teknologi menjadi keniscayaan dalam melakoni pekerjaan.

“Sayangnya, bagi notaris, belum ada payung hukum untuk mendukung kinerjanya dengan menggunakan teknologi,” ujar Otty H.C. Ubayani Ketua Umum Yayasan Komunitas Cendekiawan Hukum Indonesia (YKCHI) kepada innews, di Jakarta, Selasa (9/6/2020).

Dicontohkan, e-signature belum ada dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Demikian juga bagaimana bila perjanjian atau pengikatan dibacakan melalui aplikasi online. “Bila semua itu sudah jelas payung hukumnya, tentu akan lebih baik,” kata Otty lagi.

Dia berharap pemerintah dan DPR bisa benar-benar memberikan perhatian untuk merevisi UUJN. “Dengan segera direvisi, maka akan mendorong pendapatan pajak negara lebih baik lagi,” yakin Otty yang juga Ketua Umum Ikatan Alumni Kenotariatan (Ikanot) Universitas Diponegoro ini.

Otty menambahkan, salah satu pendapatan terbesar negara adalah dari pajak, seperti dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Dengan payung hukum penggunaan teknologi bagi notaris, maka pendapat pajak otomatis akan meningkat.

“Kami berharap UUJN bisa segera direvisi. Kita persiapkan perangkat peraturan sehingga bisa digunakan oleh para notaris, mungkin sampai 10-20 tahun kedepan,” kata Otty.

Dirinya juga berharap para notaris bisa terus mengupdate diri sehingga tidak ketinggalan zaman. “Sangat penting kita menyesuaikan dengan teknologi terkini. Itu bagian dari perkembangan zaman yang mau tidak mau harus diikuti,” pungkasnya. (RN)