Hitaprana, SH., Ketua Pengurus Wilayah (Pengwil) IPPAT Yogyakarta

Jakarta, innews.co.id – Kesepakatan damai yang ditandatangani para pihak yang berseteru dalam konflik Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), di Kementerian ATR/BPN, Senin, 21 Desember 2020, salah satu poinnya adalah melaksanakan Kongres Lanjutan.

Meski begitu, menurut Hitaprana, SH., Ketua Pengurus Wilayah (Pengwil) IPPAT Yogyakarta, para Ketua-Ketua Pengwil se-Indonesia harus menyepakati atau menegaskan bahwa apakah masa jabatan siapa pun yang terpilh ini 2018-2021 atau 2021-2024.

“Ini kan namanya saja Kongres Lanjutan. Artinya, melanjutkan Kongres VII IPPAT di Makassar, 2018 lalu. Jadi, ini hanya merupakan kelanjutan dari kongres terdahulu saja,” jelas Hitaprana dalam pesannya kepada innews, Rabu (30/12/2020).

Bila memang demikian, sambungnya, maka yang terpilih nanti (Sebagai Ketum PP IPPAT) harus segera menyelenggarakan kongres rutin (3 tahunan) yang jatuh pada tahun 2021.

Sementara itu, kata Hitaprana, bila Kongres Lanjutan untuk menetapkan atau memilih Ketua Umum PP IPPAT periode 2021-2024, itu tidak tepat. “Kan namanya Kongres Lanjutan. Bagaimana mungkin, Kongres 2018 (lanjutan) memilih atau menetapkan kepengurusan untuk periode 2021-2024,” tandasnya.

Bila demikian materi Kongres Lanjutan, lanjutnya, maka kami belum tentu ambil bagian. Karena Kongres Lanjutan tersebut tidak sejalan dengan AD/ART IPPAT. “Kami memilih tidak ikut serta,” tukasnya.

Karenanya, Hitaprana meminta, para Ketua-Ketua Pengwil menyepakati dulu hal tersebut agar jelas. (RN)