Yance Mote, SH., (kiri depan) Wakil Ketua Kadin Papua

Jayapura, innews.co.id – Penanganan Papua secara holistik komprehensif dinilai sangat tepat, bukan pendekatan keamanan. Salah satunya adalah mengatasi kebocoran anggaran pendapat asli daerah (PAD) Papua yang selama ini terjadi.

Hal itu secara lugas dikatakan Yance Mote, SH., Wakil Ketua Kadin Papua, dalam rilisnya kepada innews, Selasa (6/10/2020). “Kita sekarang bicara dananya karena Otsus Papua itu memang sudah akan berakhir tahun depan. Sehingga dana yang selama ini disediakan akan diperpanjang dan akan dibawah kontrol administrasi yang lebih ketat,” ujar Yance yang juga Sekretaris Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Provinsi Papua ini.

Karena itu, Yance menawarkan sejumlah konsep yang komprehensif untuk mengatasi kebocoran PAD di Papua, antara lain: memindahkan Kantor Pusat PT Freeport Indonesia ke Papua. Terkait hal tersebut, NPWP PT Freeport yang tadinya di Jakarta, dikembalikan ke Papua. Dengan begitu, maka pajak yang diberikan akan masuk ke Papua.

Demikian juga, kata Yance, pembangunan smelter dipindah ke Papua, bukan di Gresik. “Di Papua masih begitu banyak lahan kosong yang bisa dimanfaatkan untuk membangun smelter. Kenapa harus dibangun di Gresik? Tentu PAD-nya juga akan lari ke daerah lain,” tukasnya.

Masukan lainnya, hasil perkebunan kelapa sawit (CPO) dibawa ke luar Papua. Jadi, di Papua hanya menyediakan bahan mentahnya saja. “Berikan kami PKS agar bisa membuat industri minyak goreng di Papua,” tandasnya.

Dia menyerukan agar pembalakan liar dan eksploitasi hutan tambang dan ikan di Papua segera dihentikan. “Negara selama ini dianggap kalah dari mafia tambang, kayu, dan ikan. Padahal, negara tidak boleh kalah dengan mereka (para mafia),” tukasnya.

Yance menambahkan, para mafia yang melakukan ilegal mining, ilegal fishing, ilegal login, dan lainnya adalah musuh negara.

Demikian halnya soal retribusi kendaraan bermotor. “Banyak kendaraan berplat nomor luar daerah lain berkeliaran di Papua. Itu artinya, mereka beraktifitas di Papua, tapi bayar pajak kendaraannya di daerah lain. Ini harus ditertibkan,” seru Yance.

Lebih jauh Yance mengatakan, jika UU Otsus tetap berlanjut dan tidak ada batasan waktu, maka ‘roh’ dari otonomi khusus harus dihargai sebagai lembaga kultur yang mengatur daerah khusus (lex specialis).

Secara khusus Yance menyampaikan konsep ini kepada Menkopolhukam Mahfud MD. Baginya, bila konsep-konsep diatas diberlakukan, maka pengganti dana otsus sudah tercipta. “Jika kebocoran itu kita tutup, ditaksir Provinsi Papua akan menghemat lebih dari 50 triliun/tahun. Asumsinya, semua hak atas tanah, gunung, air, dan sumber kekayaan alam lainnya dikuasai oleh negara. Namun dalam pengaturannya berdampak pada masyarakat Papua yang diberikan Otsus oleh negara,” paparnya.

Bagi Yance, negara akan dikatakan gagal ketika tujuan negara tidak tercipta yaitu, kesejahteraan rakyat. “Negara tidak salah, tapi orang-orang sebagai pelaksana mengatasnamakan negara yang kerap gagal paham tentang kesejahteraan rakyat,” pungkasnya. (RN)