Bangunan gedung PT Prima Artha Utama di daerah Cakung Timur yang dipersoalkan, Kamis (8/10/2020)

Jakarta, innews.co.id – Tudingan penguasaan fisik secara melawan hak dan tanpa izin terhadap tanah seluas 4.000-an meter persegi dari Judi Djohari melalui kuasa hukumnya Renita M.A. Girsang, serta tindakan melawan hukum lantaran telah keluarnya Surat Keputusan Pembekuan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dari Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan Cakung, Jakarta Timur, nomor 01/-1.785.51, tertanggal 6 Mei 2020, ditampik oleh PT Prima Artha Utama.

“Memang ada pembekuan IMB. Hanya saja, kami belum mendapat salinan keputusan tersebut. Hanya disampaikan secara lisan,” ujar Nur Fitriana Legal Staf PT PAU kepada innews, Rabu (7/10/2020) kemarin.

Saat ini, lanjut Fitriana, proyek pembangunan gedung perkantoran di Jl. Cakung Cilincing tersebut masih berjalan.

Ditanya soal pembelian lahan yang konon kabarnya bermasalah tersebut, Aji Suharto Kuasa Hukum ahli waris Saut bin Perin menjelaskan, tanah tersebut dibeli PT PAU pada 2018 dari ahli waris Saut bin Perin. “Pihak perusahaan sudah mengecek ke BPN dan tidak ada masalah. Maka, terjadilah peralihan hak,” urainya.

Setelah membeli tanah tersebut, maka diuruslah IMB. Diakuinya, ada sengketa antara ahli waris Saut bin Perin dengan Judi Djohari. “Sekitar tahun 1980-an, ada pemekaran wilayah dari Bekasi ke Jakarta Timur. Lantaran tanah tersebut kena pemekaran, jadi masuk ke wilayah Jakarta Timur. Maka diurus kembali surat-suratnya yang tadinya memang sudah Sertifikat Hak Milik (SHM). Berubahlah SHM menjadi nomor 32/Cakung Timur atas nama Saut bin Perin,” kisah Aji.

Seiring waktu, didapati sertifikat tersebut terbelah menjadi 3, masing-masing bernomor 33, 34, dan 35. “Kami tidak tahu siapa yang ‘membelah’ SHM tersebut karena namanya berbeda-beda,” lanjut Aji. Tak terima, maka digugatlah di PN Jakarta Timur, dan sudah dibatalkan ketiga sertifikat tersebut.

Rupanya, tambah Aji, ketiga sertifikat itu telah dijaminkan ke Bank Bapindo Batam. Karena tidak sanggup membayar kredit, akhirnya dilakukan lelang, dibantu oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan Judi Djohari menjadi pemenangnya.

“Ketiga sertifikat tersebut sudah batal demi hukum atas dasar putusan PN Jaktim,” tukas Aji. Oleh BPN, sudah diminta agar Judi Djohari menyerahkan ketiga sertifikat tersebut, namun hingga kini tak kunjung diberikan.

Pada akhirnya, lanjut Aji, Judi Djohari menggugat sana-sini. Namun, kata Aji, yang jadi pegangan sah sebuah tanah adalah sertifikat. Fitriani menambahkan, tidak ada SHM nomor 33, 34, dan 35 di BPN. “Yang kami beli sertifikat nomor 32 dan sekarang sudah dibalik nama,” tambahnya.

Terkait pembekuan IMB, Aji menilai, tidak boleh pembekuan dilakukan dengan alasan tengah berperkara di pengadilan atau ada gugatan. Itu hanya boleh dilakukan jika ada pelanggaran.

Diinformasikan, saat ini PT PAU tengah menggugat Peninjauan Kembali (PK) nomor 47 PK/PDT/2016 di PN Jaktim dan saat ini tengah berproses. Selain itu, pihak PT PAU juga menggugat risalah lelang yang memenangkan Judi Djohari di tempat yang sama. Dijelaskan pula, pihaknya telah membuat laporan polisi terkait penggunaan surat (sertifikat) yang tidak benar di Polres Jaktim. Sayangnya, sudah 4 tahun, laporan tersebut stagnan. Pun belum di SP3 hingga kini. (RN)