Jakarta, innews.co.id – Jauh sebelum terkuaknya kasus gagal bayar KSP Indo Surya Cipta, Kementerian Koperasi dan UKM sudah lebih dulu menemukan penyimpangan dan ketidakpatuhan koperasi tersebut untuk periode tahun buku 2018. Dari hasil temuan tersebut, KSP itu dijatuhi sanksi administratif.

Hal itu dikatakan Staf Khusus Menteri Bidang Hukum, Pengawasan Koperasi dan Pembiayaan Kemenkop dan UKM Agus Santoso, beberapa waktu lalu.

Dikatakannya, KSP Indosurya juga belum menyampaikan laporan keuangan dan Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2019. Seharusnya laporan tersebut disampaikan pada kuartal I-2020. Mengenai keterlambatan laporan ini, Kemenkop-UKM belum menjatuhkan sanksi.

Seiring terbongkarnya kasus gagal bayar koperasi dan berjalannya proses hukum, Kemenkop langsung meminta Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) untuk memblokir segala upaya koperasi untuk melakukan perubahan badan hukum.

Lanjut Agus, tujuan pemblokiran untuk menutup kemungkinan agar tidak terjadi upaya perubahan nama, susunan pengurus, perubahan lambang dan lainnya.

Pemblokiran tersebut juga melengkapi pencekalan terhadap tersangka yang diminta Bareskrim Polri kepada pihak imigrasi. Diketahui, Bareskrim telah menetapkan dua orang tersangka atas dugaan penipuan dan penggelapan dana koperasi, yakni mantan Ketua Pengurus KSP Indosurya Henry Surya (HS) dan Managing Director KSP Indosurya Suwito Ayub (SA).

Agus menjelaskan, setelah masuk ranah hukum, koperasi dilarang menerima simpanan dari anggota. Dengan tetap memerintahkan KSP Indosurya untuk bertanggung jawab terhadap pembayaran simpanan jatuh tempo anggota.

“Kasihan anggotanya. Harus ada itikad baik dari koperasi dengan membuat skema pembayaran kembali simpanan yang sudah jatuh tempo,” serunya. (RN)