Tokoh Lintas Agama Tegaskan Hanya Penyelesaian Damai Bisa Akhiri Konflik di Papua

Jakarta, innews.co.id – Sejumlah tokoh lintas agama menyerukan penyelesaian damai terhadap berbagai persoalan yang mengemuka di Tanah Papua.

“Penyelesaian damai adalah satu-satunya jalan yang dapat ditempuh. Sebab, hanya lewat jalan penyelesaian damai kita dapat mencegah jatuhnya korban jiwa dan memungkinkan terwujudnya kesejahteraan, keadilan, dan kemakmuran di Papua,” ujar para tokoh dan rohaniawan dalam pertemuannya di Kantor Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI), Salemba, Jakarta, Kamis (9/11/2023).

Saat ini, kata mereka, Tanah Papua terus menerus dinodai oleh konflik bersenjata, pelanggaran hak-hak asasi manusia, kerusakan alam, kepunahan satwa langka, dan penderitaan kemanusiaan berupa pengungsian dan kelaparan akibat konflik.

Tampak hadir pada pertemuan tersebut antara lain, Dr. (HC). Hj. Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid, Prof. Dr. Franz Magnis Suseno SJ, Prof. Dr. Makarim Wibisono, MA., Drs. Marzuki Darusman, Alissa Wahid (Ketua, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama), Pdt. Gomar Gultom (Ketua Umum Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia), Prof. Dr. H. Abdul Mu’ti (Sekretaris Umum, PP Muhammadiyah), dan Mgr. Siprianus Hormat, (KKP-PMP Konferensi Waligereja Indonesia).

Mereka mengatakan, dengan keprihatinan ini kami menyampaikan seruan perdamaian bagi Pemerintah Republik Indonesia dan para pihak berkonflik, terutama faksi-faksi Kelompok Sipil Bersenjata, ULMWP, para tokoh adat dan masyarakat asli Papua, serta agamawan setempat.

“Kami menyerukan kepada para penyelenggara negara di lembaga eksekutif dan legislatif dan lembaga-lembaga negara lainnya untuk segera mengambil langkah-langkah menuju perdamaian di Papua. Sebagai langkah awal, kami mengimbau agar pihak berkonflik dapat membangun kepercayaan. Penyelenggara negara perlu bekerja sama dengan segenap komponen bangsa untuk menangani situasi krisis kemanusiaan dan memulai kembali penjajakan-penjajakan menuju dialog damai,” seru para tokoh tersebut.

Mereka juga mengharapkan agar semua pihak perlu membuka dialog, termasuk menangani pengungsian, kelaparan, ketidakadilan, kerawanan pemilu, serta memperbaiki situasi hak asasi manusia di Papua.

“Kami menyerukan kepada Pemerintah dan para pihak berkonflik di Papua untuk melanjutkan kembali proses penjajakan damai. Pembicaraan ini harus difasilitasi oleh penengah yang terpercaya dan imparsial, termasuk tokoh nasional dan para pemimpin perempuan, agama dan adat Papua, demi membangun kepercayaan dan keyakinan untuk adanya penjajakan dialog,” tukasnya. (RN)