Yance Mote, tokoh muda sekaligus pengusaha dan aktivis Papua

Jakarta, innews.co.id – Polemik 8.300 buruh dengan PT Freeport Indonesia (PTFI) yang terjadi sejak 2017 silam, akhirnya menemukan titik terang. Hakim Mahkamah Agung (MA) yang menyidangkan perkara kasasi, secara lugas menyatakan bahwa mogok kerja yang dilakukan oleh 8.300 buruh Freeport sah. Karenanya, Freeport diminta kembali mempekerjakan para buruh tersebut.

MA menyatakan, pekerja yang meninggalkan tempat kerja mulai tanggal 11 April 2017, 18 April 2017, 20 April 2017 dan 1 Mei 2017, sampai adanya aksi mogok kerja adalah sah. Tak hanya itu, MA juga menyatakan, mogok kerja para buruh Freeport dilindungi oleh Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh juncto Ketentuan Pasal 153 ayat (1) huruf g Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Terkait hal tersebut, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua selaku Kuasa Hukum 8.300 buruh Freeport yang mogok kerja meminta agar pimpinan PTFI segera mengaktifkan gaji pokok, asuransi dan mempekerjakan kembali 8.300 buruh tersebut.

Juga meminta Gubernur Provinsi Papua segera memerintahkan manajemen PTFI untuk menjalankan Surat Penegasan Gubernur Papua terkait Kasus Mogok Kerja PT. Freeport Indonesia, Nomor 540/14807/SET, Perihal: Penegasan Kasus Mogok Kerja PT Freeport Indonesia, tertanggal 19 Desember 2018.

Kepada DPR Papua diminta segera merealisasikan janji kepada perwakilan 8.300 buruh yang mogok kerja untuk membentuk pansus guna menyelesaikan persoalan nasib para buruh itu. Dan, LBH Papua meminta Ketua MRP segera merealisasikan janji kepada perwakilan 8.300 buruh yang mogok kerja untuk menyelesaikan persoalan nasib ribuan buruh tersebut.

Sementara itu, Yance Mote tokoh muda Papua mengapresiasi perjuangan yang dilakukan Emanuel Gobay Direktur LBH Papua, yang begitu gigih memperjuangkan nasib ribuan buruh Freeport hingga berhasil. “Saya memberikan apresiasi kepada LBH Papua sampai berhasil memperjuangkan hak-hak buruh Freeport yang mogok kerja dan telah dizolimi oleh perusahaan,” ujar Yance yang juga Presiden Direktur PT Miyeda ini, dalam keterangan resminya yang diterima innews, Minggu (28/11/2021).

Demikian juga Yance mengapresiasi Majelis Hakim MA yang sudah secara jujur, arif, adil dan bijaksana, memutuskan nasib 8.300 buruh Freeport yang mogok.

“Dengan pertimbangan Hakim MA demikian, diharapkan Manajemen PTFI tidak lagi mencari-cari alasan yang hanya menunjukan bahwa Manajemen Freeport tidak menghargai hak buruh yang melakukan mogok kerja yang merupakan hak dasar, sebagaimana diatur pada Pasal 137, UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” tukas Yance lagi.

Dia meminta, PTFI bisa mengembalikan pada posisi semula tempat para buruh bekerja dahulu.

Tak hanya itu, Yance juga mengingatkan, bahwa jumlah pengangguran di Papua mencapai 150.000 jiwa. “Ini juga harus mendapat perhatian dari semua pihak, baik pemerintah maupun pihak swasta,” pungkasnya. (RN)