Tolak Pemecatan, Ketua KMDT Sumut: “Ada Dugaan Konspirasi Untuk Menjatuhkan Saya”

Jakarta, innews.co.id – Pemecatan Enni Pasaribu sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Komite Masyarakat Danau Toba (DPW KMDT) Provinsi Sumatera Utara, mengagetkan banyak pihak. Padahal akhir-akhir ini, organisasi kemasyarakatan yang getol memperjuangkan destinasi wisata Danau Toba mendunia di era Presiden Joko Widodo tersebut semakin luas jangkauannya, ditandai dengan pembukaan cabang sampai ke Papua.

Sayangnya, pemecatan Ketua DPW Sumut menggores perjalanan KMDT, sebab kabarnya dilakukan hanya melalui zoom meeting, tanpa undangan resmi.

“Menurut saya terlalu sadis cara di zoom itu. Seseorang di sidang tanpa ada bukti laporan, tanpa ada azas keadilan, tanpa diberikan hak membela diri/mengklarifikasi. Tanpa ada filter dari pimpinan sidang,” ungkap Enni Pasaribu blak-blakan kepada innews, Senin (1/11/2021).

Karena itu, lanjutnya ia berniat menunjukkan persidangan yang baik dan benar itu bagaimana. Agar bisa menjadi pelajaran dalam menyidang orang di meja hijau yang dipimpin oleh hakim. Ini salah satu cara meningkatkan SDM Unggul juga yang memang menjadi visi KMDT.

Lanjut Enni menjelaskan, dirinya getol menanyakan AD/ART KMDT yang sah, karena ada ART perubahan dibuat yang katanya hasil pleno, namun sampai sekarang belum ada akta perubahan dan keabsahannya. AD/ART adalah nafas sebuah organisasi.

“Organisasi ini (KMDT) terindikasi gaya otoriter, padahal Indonesia adalah negara demokrasi, di mana tiap orang bebas memberikan pendapat,” terangnya dengan nada tinggi.

Dirinya menilai, rapat yang judulnya untuk koordinasi itu adalah rekayasa belaka. Karena dalam rapat tidak ada yang dikordinasikan dengan DPW dan DPD di Sumut. “Yang ada adalah dialog yang dipimpin oleh Prof Sihol Situngkir dengan alasan ada surat mosi tidak percaya masuk ke Sekjen. Ketika saya minta dibuka surat tersebut tidak bisa dibuktikan. Miris pimpinan rapat dan MC adalah profesor, tetapi caranya tidak mendidik dalam berorganisasi,” tegas Enni yang juga dikenal sebagai advokat ini.

Bagi Enni, karena topiknya adalah rapat koordinasi DPP, DPW Sumut dan DPD di wilayah Sumut, maka seharusnya ada koordinasi dengan saya sebagai Ketua KMDT Sumut. “Anehnya lagi, link zoom di share oleh Ketua Dewan Pakar DPP KMDT yang tidak ada di struktur kepengurusan. Benar-benar aneh bin ajaib,” tandasnya.

Dirinya berasumsi, semua ini hanya akal-akalan untuk menjatuhkan dirinya dari kepengurusan. “Saya menolak cara-cara yang tidak sesuai mekanisme. Mosi tidak percaya hanya akal-akalan saja, jauh sebelumnya sudah ada niat mau mencopot saya,” tukasnya lagi.

Dirinya memgaku sudah berupaya meminta dibuatkan undangan resmi tertulis kepada Ketum DPP KMDT, tapi tidak dibalas. Begitu juga ia menanyakan ke Sekjen mengenai rapat koordinasi tersebut, juga tidak dijawab. “Ini menjadi pertanyaan berarti ada konspirasi antara Ketum, Sekjen, dan MC untuk menjatuhkan saya,” serunya lugas.

Bila tidak ada kejelasan, Enni memastikan akan akan melakukan upaya hukum atas perbuatan melawan hukum demi keadilan. “Saya akan memperkarakan ini karena ada ketidakjelasan dan pemecatan terkesan dibuat-buat,” ungkap Enni.

Ketika dikonfirmasi, Ketua Umum DPP KMDT Edison Manurung enggan berkomentar lebih jauh. Namun, membenarkan adanya pemecatan Ketua DPW KMDT Sumut. “Sekarang posisi Ketua DPW Sumut dipegang Prof Sihol Situngkir sebagai pelaksana tugas,” jelasnya datar. (RN)