Lamongan, innews.co.id – Pengurus Daerah (Pengda) Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT) Lamongan dengan tegas menolak usulan referendum terkait Rapat Kerja Nasional (Rakernas). Dua buah surat diterima yakni, No. 53, tanggal 22 Juni 2020 dari PP-IPPAT dan surat No. 06, tanggal 1 Juli 2020 dari Pengwil Jatim IPPAT. Surat itu diperoleh melalui WAG Pengwil IPPAT Jatim dalam bentuk copy scan. Sementara aslinya, tidak pernah diterima di Sekretariat Pengda IPPAT Lamongan.

Hal tersebut dikatakan Yuke Tresna Ardian, SH., Sp.N., Ketua Pengda IPPAT Lamongan Jumat (24/7/2020) siang. “Belakangan, surat No. 06 dari Pengwil Jatim IPPAT kami terima fisiknya melalui pos, tetapi dalam amplop pribadi atas nama Ketua Pengwil IPPAT Jatim (selaku Notaris/PPAT Surabaya) dan bukan amplop atas nama Pengwil Jatim IPPAT. Ini jelas merupakan tindakan yang tidak sesuai dengan konstitusi Perkumpulan, khususnya Pasal 16 AD jo Pasal 18 ART,” terang Yuke.

Yuke Tresna Ardian, SH., Sp.N., Ketua Pengda IPPAT Lamongan

Menyikapi referendum, setelah dirapatkan, IPPAT Lamongan menolak permintaan tersebut. “Hasil rapat pengurus memutuskan tidak bisa menjalankan permintaan referendum tersebut. Kepada anggota juga sudah kami jelaskan bagaimana pelaksanaan referendum tersebut dengan mengacu pada konstitusi perkumpulan. Pun kami juga sampaikan kepada anggota terkait masalah sengketa hukum PP IPPAT dan juga putusan PN Jakbar dan juga beberapa pengumuman dari TPP. Kami berusaha menyampaikan informasi yang berimbang terkait masalah ini kepada anggota kami. Untuk selanjutnya kami serahkan sepenuhnya kepada anggota untuk mau ikut referendum atau tidak. Hasilnya dari 75 anggota IPPAT Lamongan, hanya 6 orang yang mengembalikan surat referendum dan itu semuanya sudah saya sampaikan ke Pengwil Jatim IPPAT melalui surat resmi,” urainya terbuka.

Tidak itu saja, IPPAT Lamongan juga telah memberikan tanggapan resmi terkait ke-2 surat yang diterima. “Kepada PP IPPAT kami menyarankan agar tidak melakukan referendum terhadap ketentuan Rakernas sebagaimana diatur dalam konstitusi perkumpulan, dikarenakan kondisi PP IPPAT masih terdapat permasalahan hukum. Jika referendum tersebut dipaksakan dilakukan, bisa menimbulkan masalah hukum baru dan akan berakibat merugikan perkumpulan dan anggota perkumpulan. Hal ini terbukti dengan adanya somasi, bisa juga laporan Polisi dari pihak Penggugat/TPP kepada pihak-pihak yang mengatasnamakan PP IPPAT dan beberapa Pengwil IPPAT terkait referendum tersebut. Sementara kepada Pengwil IPPAT Jatim, kami secara tegas menolak dan tidak dapat menjalankan apa yang diminta. Hal ini dikarenakan isi surat Pengwil Jatim IPPAT tersebut tidak jelas terkait persetujuan melakukan rakernas, dimana pelaksanaan rakernas adalah sudah diatur jelas dalam konstitusi perkumpulan dan tidak perlu dimintakan persetujuan kepada anggota. Begitu juga lampiran dalam surat tersebut yang berisi pernyataan permintaan referendum (rakernas secara online) adalah jelas tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam konstitusi perkumpulan,” papar Yuke.

Lebih jauh Yuke mengatakan, selama ini Pengwil IPPAT Jatim tidak pernah terbuka menyampaikan situasi dan kondisi kasus sengketa hukum PP IPPAT kepada semua Pengda di Jatim. “Mereka cenderung menutupi informasi, bahkan putusan PN Jakbar pun tidak pernah disampaikan kepada kami dan didiskusikan bersama bagaimana mensikapinya. Kami tidak paham apa maksud Pengwil Jatim IPPAT ini. Sampai akhirnya timbul masalah terkait surat referendum dari Pengda Pasuruan dan Pengda Pamekasan beberapa waktu lalu,” tuturnya menyayangkan.

Terkait berbagai persoalan di IPPAT, Yuke meminta para tergugat dalam perkara di PN Jakbar, secara besar hati menerima dan menjalankan Putusan PN Jakbar, terutama segera melakukan KLB dan menuntaskan pemilihan Ketum IPPAT berdasarkan konstitusi perkumpulan. “Itu lebih terhormat dan demi persatuan dan kesatuan perkumpulan. Jika tergugat melakukan banding, maka permasalahan ini tidak akan selesai dalam waktu singkat dan yang dirugikan adalah perkumpulan itu sendiri, khususnya para anggotanya,” tegasnya.

Tidak itu saja, IPPAT Lamongan mengimbau semua Ketua Pengwil IPPAT untuk segera berunding dan melaksanakan KLB sesuai diktum 6 dalam putusan PN Jakbar. Atau paling tidak bisa melakukan perundingan perdamaian sebagai penengah/mediator diantara pihak penggugat dan tergugat, sehingga islah bisa dicapai demi kepentingan perkumpulan dan anggota perkumpulan.

“Kepada pihak-pihak yang mengaku pejabat PP IPPAT, kami himbau berhenti untuk mengeluarkan kebijakan atau perintah-perintah yang tidak jelas dan membingungkan Pengwil dan Pengda. Menurut saya, legitimasi mereka sebagai pejabat di PP sudah tidak ada, berdasarkan putusan PN Jakbar tersebut, (diktum no. 8),” pungkasnya. (RN)