Rencana Bandara Siboru, Fakfak

Fakfak, innews.co.id – Kuasa Hukum Tim Penuntutan Ganti Rugi Tanah Adat Wuhni Mani Bandara Siboru, Kabupaten Fakfak, Papua Barat, bergerak cepat dengan melaporkan oknum ASN Pemerintah Kabupaten Fakfak dan AH ke Polres Fakfak, dengan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan perihal ganti rugi tanah adat yang digunakan sebagai Bandara Siboru.

Hal ini disampaikan Dr. Pieter Ell, Kuasa Hukum TPG Tanah Adat Wuhni Mani dalam rilisnya kepada innews, Kamis (9/7/2020) siang. “Kami melaporkan adanya dugaan penipuan dan penggelapan yang dilakukan oknum ASN Pemkab Fakfak dan AH, terkait ganti rugi yang seharusnya menjadi milik 6 marga pemilik lahan yakni, Uss, Patipi, Patiran, Amor/Komor, Genuni, dan Hombore,” jelas Pieter.

Dalam rilisnya dikatakan, pada 2019, Pemkab Fakfak telah melakukan pembayaran sebesar Rp26 milyar hanya kepada marga Hombore melalui Andarias Hombore, tanpa diketahui marga-marga lainnya.

Dr. Pieter Ell, SH., MH., Kuasa Hukum 5 marga pemilik tanah ulayat (Uss, Pattipi, Patiran, Amor/Komor, Ginuni)

“Pembayaran tersebut tidak didasari legitimasi hukum atas pengakuan sebagai hak ulayat tanah adat dari marga-marga yang sejak dahulu ada di Kampung Siboru,” terang Pieter.

Menurutnya, upaya penyelesaian secara kekeluargaan sudah diupayakan, antara lain pada 3 Maret 2020, yang dihadiri Sekda Kabupaten Fakfak dan Asisten III. Lalu pada 7 Maret 2020 dihadiri Bupati Fakfak. “Upaya penyelesaian antara kedua pihak atas saran Bupati sudah dilakukan pada 8 Maret dan 12 Maret, namun tidak ada titik temu,” lanjutnya.

Ditambahkannya, saat ini pembangunan Bandara Siboru terus berjalan. Sementara total pembayaran sebesar Rp105 milyar belum diselesaikan oleh Pemkab Fakfak. Padahal, kata Pieter, pihaknya sudah meminta selama kasus pembayaran ganti rugi ini belum diselesaikan, aktifitas pembangunan bandara dihentikan.

Pengaduan atas dugaan penipuan (Pasal 378 KUHP) dan penggelapan (Pasal 372 KUHP) menjadi dasar pelaporan.

TPG Tanah Adat Wuhni Mani meminta Polres Fakfak dapat segera melakukan penyelidikan dan penyidikan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang dilakukan oknum ASN Pemkab Fakfak dan AH serta memberikan penjelasan mengenai proses tersebut.

Surat pengaduan ini juga ditembuskan ke Presiden RI, Ketua DPR RI, Kapolri, Ketua DPD RI, Ketua Komisi II DPR, Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan.(RN)