Kasus agraria di Basipae, NTT

Jakarta, innews.co.id – Tindakan kekerasan yang dilakukan kelompok preman terhadap warga di Desa Besipae, Timor Tengah Selatan (NTS), Nusa Tenggara Timur (NTT) terkait masalah agraria, sangat disesalkan.

Bahkan, Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) mengecam keras perilaku aparat yang mem-backup preman-preman dalam peristiwa kekerasan di wilayah tersebut.

“Peristiwa ini menambah rentetan panjang penyelesaian masalah agraria yang selalu berujung dengan kekerasan dan menempatkan rakyat sebagai korban,” ujar PGI dalam rilisnya, Minggu (18/10/2020).

PGI sangat menyesalkan bahwa kehadiran Negara yang seharusnya melindungi masyarakat, malah menghadirkan aparat keamanan yang cenderung bersikap represif mengintimidasi masyarakat demi kepentingan korporasi.

Dengan tegas, PGI meminta tanggung jawab pemerintah Pusat dan Daerah untuk melindungi masyarakat dan seluruh tumpah darah Indonesia tanpa terkecuali, termasuk masyarakat Besipae, NTT. Juga menuntut pemerintah untuk menindak tegas para preman yang melakukan tindak kekerasan, serta memberikan sanksi tegas kepada aparat yang ada di tempat namun membiarkan kekerasan berlangsung yang menimbulkan penderitaan kepada perempuan dan anak yang berupaya mempertahankan hak-hak mereka.

Terkait dengan pokok permasalahan agraria yang ada di Basipea, PGI berharap Pemerintah Provinsi NTT dan instansi terkait dapat menyelesaikannya dengan jalan dialog yang lebih bermartabat, seturut dengan hukum yang berlaku.

“Kami akan terus mendukung semua langkah dan upaya pemerintah untuk tetap berdiri di atas konstitusi Negara Republik Indonesia yang adil dan beradab, seraya terus mendukung upaya masyarakat memperjuangkan hak-haknya,” tukas PGI. (RN)