Logo IPPAT

Jakarta, innews.co.id – Berada di negara hukum, mengharuskan setiap warganya mentaati hukum, bukan malah menabraknya. Apalagi bila jelas-jelas, orang-orang tersebut sudah belajar hukum. Tingkat pemahaman dan ketaatannya harus tinggi.

Ini menjadi seruan dari Tim Pengawal Putusan (TPP) PN Jakarta Barat No. 694/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Brt, kepada segenap anggota Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT)–khususnya jajaran Pengurus Wilayah (Pengwil) dan Pengurus Daerah (Pengda) di seantero Indonesia.

Dalam suratnya kepada Ketua-ketua Pengwil dan Pengda serta anggota IPPAT yang diterima innews, Rabu (22/7/2020), TPP menerangkan bahwa perkara Munas VII IPPAT di Makassar sudah masuk ranah pengadilan. Oleh karena itu, sebagai orang yang paham hukum, harusnya bisa menyerahkan proses penyelesaian perkara tersebut kepada hukum.

“Ketua-ketua Pengwil harus mengambil peran strategis guna menyelematkan organisasi dan menghindarinya dari kehancuran yang sudah di depan mata,” ujar TPP.

Tidak itu saja, TPP mengajak semua Ketua Pengwil dan Pengda, serta anggota IPPAT untuk bertafakur dan berikhtiar, untuk menghentikan potensi kerusakan sendi-sendi organisasi dan berujung pada kehancuran.

Ditambahkan, apabila Pengwil membiarkan, maka sejarah akan mencatat bahwa Ketua-ketua Pengwil yang kini menjabat berkontribusi atas kehancuran organisasi yang sebenarnya bisa diselamatkan. “Diam dan keengganan menyelamatkan organisasi adalah norma pengabaian (act of ignorance) atas perjanjian bersegi banyak berupa AD/ART yang diikrarkan oleh seluruh anggota,” ujar Kuasa Hukum TPP dalam suratnya yang ditandatangani oleh Alvon Palma dan tim.

Tidak itu saja, TPP mengingatkan, para Ketua Pengwil bisa dimintai pertanggungjawaban di hadapan hukum dan organisasi.

“Mari berbuat kebaikan demi mengembalikan IPPAT kepada khitohnya dengan menerapkan prinsip-prinsip demokrasi yang mengedepankan penegakan supremasi hukum dengan tidak melupakan cara perdamaian yang sejuk,” ajak TPP.

Diakuinya, meski beberapa anggota IPPAT yang tergabung dalam TPP banyak menghadapi ancaman pemecatan dan tekanan lainnya, namun pendekatan yang sejuk (soft approchment) tetap menjadi pilihan dengan cara-cara yang santun dan mengedepankan hukum sejak awal kasus ini bergulir. (RN)