Seminar Omnibus Law Ciptaker di Ruang Seminar, Gedung Laboratorium Litigasi Fakultas Hukum Undip Tembalang, Semarang, Rabu (26/2/2020)

Semarang, innews.co.id – Melalui RUU Cipta Kerja ini diharapkan Indonesia menjadi lebih baik, pertumbuhan ekonomi semakin meningkat, lapangan pekerjaan tumbuh secara signifikan, iklim usaha tercipta secara kondusif bagi kemajuan berusaha dan Indonesia dapat menjadi negara yang mempunyai daya saing tinggi di kancah internasional. Untuk itu, masukan dari para akademisi dan pelaku usaha amat penting.

Hal ini dikatakan Ketua Ikatan Alumni (IKA) Universitas Diponegoro (IKA UNDIP) Maryono dalam Seminar Omnibus Law Ciptaker di Ruang Seminar, Gedung Laboratorium Litigasi Fakultas Hukum Undip Tembalang, Semarang, Rabu (26/2/2020).

Rektor UNDIP Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH., MHum., tengah memberikan pemaparan

Acara yang digelar oleh Undip dengan IKA Undip ini mengusung tema ‘Omnibus Law RUU Cipta Kerja dalam Perspektif Akademis & Pelaku Usaha’.

Menurut Ir. Aloysius Budi Santoso, MM., Head of Manpower and Social Security Committee for Wages di APINDO, dengan omnibus law Ciptaker, diharapkan terjadi perubahan struktur ekonomi yang akan mampu menggerakkan semua sektor, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai 5,7% -6,0%. Hal ini digenjot melalui penciptaan lapangan kerja yang berkualitas sebanyak 2,7-3 juta per tahun. Jika tanpa omnibus law hanya 2-2,5 juta.

Ketua Umum IKA UNDIP Maryono, memberikan sambutan Seminar Omnibus Law Ciptaker di Ruang Seminar, Gedung Laboratorium Litigasi Fakultas Hukum Undip Tembalang, Semarang, Rabu (26/2/2020)

“Jika Indonesia ingin mencapai pertumbuhan sebesar 5.5% di 2021, maka investasi perlu bertumbuh sebesar 13% dari nilai investasi di 2019. Sementara untuk dapat bertumbuh sebesar 6% di 2024, maka pertumbuhan investasi sebesar 40% dari nilai investasi di tahun 2019, atau dari rata-rata 3.200 triliun pada periode 2015-2019 menjadi rata-rata 4.400 triliun periode 2020-2024,” jelasnya.

Sementara itu, Dita Indah Sari, Staf Khusus Menteri Tenaga Kerja RI mengatakan, omnibus law RUU Ciptaker dikeluarkan untuk mengatasi urgensi yang dihadapi Indonesia menuju negara adil dan makmur.

“Omnibus Law RUU Ciptaker tidak menghapus atau membatasi kepentingan buruh. Justru aturan ini menghapus beberapa pasal yang ‘dianggap’ tidak sejalan dengan kepentingan buruh/pekerja dan mengganti dengan klausula-klausula baru yang sangat melindungi buruh/pekerja, diantaranya, munculnya jaminan kehilangan pekerjaan (unemployment benefit), uang tunai, fasilitas penempatan dan sertifikasi,” urainya.

Peserta Seminar Omnibus Law Ciptaker di Ruang Seminar, Gedung Laboratorium Litigasi Fakultas Hukum Undip Tembalang, Semarang, Rabu (26/2/2020), tampak serius

Rektor UNDIP Prof. Dr. Yos Johan Utama, SH., MHum., menyoroti beberapa perubahan pasal dan ketentuan dalam RUU Omnibus Law, seperti UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) diubah, salah satunya pada Pasal 38.

Di pasal tersebut, pemerintah menghilangkan dualisme keputusan non elektronik dengan keputusan elektronik.

“Ada percepatan tenggat waktu fiktif positif dari 10 hari menjadi 5 hari. Tetapi, belum menyentuh percepatan proses peradilan dan justru menghapus ayat yang mempercepat proses peradilan,” jelasnya.

Suasana Seminar Omnibus Law Ciptaker di Ruang Seminar, Gedung Laboratorium Litigasi Fakultas Hukum Undip Tembalang, Semarang, Rabu (26/2/2020)

Narasumber lainnya, Prof. Dr. Rahayu, SH., MHum., Wakil Ketua LPPM Undip menyoroti aspek ketenagakerjaan yang terdampak RUU Omnibus Law. Ada tujuh aspek yang terdampak yaitu, tenaga kerja asing, perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya (outsourcing), waktu atau jam kerja, pengupahan, PHK dan pesangon, serta sweetener.

Di sisi lain, Prof. Dr. Retno Saraswati, SH., MHum., Dekan FH Undip mengatakan, dalam BAB XIII RUU Omnibus Law, Pemerintah Pusat berwenang mengubah ketentuan dalam UU ini dan/atau mengubah ketentuan dalam UU yang tidak diubah dalam UU ini. Hal ini bisa dilakukan setelah berkonsultasi dengan pimpinan DPR RI. Perubahan ketentuan tersebut diatur dengan Peraturan Pemerintah.

“Ini jelas melanggar, tidak sesuai prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan. Ini harus diluruskan, Pemerintah Pusat itu melaksanakan UU, bukan untuk mengubah,” tandasnya.

Karena itu, Retno menyarankan agar UU P3 direvisi dan konsistensi terhadap berbagai hal penyimpangan yang telah dilakukan, baik terhadap pengaturan yang ada atau terhadap pengaturan yang baru. Pasalnya, kata Retno, secara filosofis hukum dibentuk untuk mengisi tumpang tindih agar ada kepastian dan keadilan. (RN)