Jakarta, innews.co.id – Otonomi Khusus (Otsus) Papua patut dipertanyakan bila hanya terfokus pada membangun infrastruktur, bukan pembangunan sumber daya manusia (SDM).

Penegasan ini disampaikan Yan Permanes Mandenas Anggota DPR RI Fraksi Partai Gerindra dalam diskusi bertajuk “Bagaimana Masa Depan UU Otonomi Khusus?” di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa lalu.

“Selama pelaksanaan Otsus di Papua, fokus pemerintahan hanya membangun infrastruktur. Jadi pertanyaan, fasilitas yang ada itu apakah mampu menyejahterakan orang Papua kalau SDM tidak dibangun,” tanya Yan.

Dikatakannya, untuk menciptakan agar orang Papua menjadi tuan di negerinya sendiri bisa tercapai, caranya adalah dengan membangun SDM dahulu, lalu menyiapkan pembangunan infrastruktur.

“Kalau SDM orang Papua tidak dibangun lebih dulu, tapi malah infrastruktur, maka orang Papua akan membeli jasa dari orang lain,” tandasnya.

Faktanya, lanjut Yan, hari ini Papua itu diberikan anggaran secara signifikan untuk pembangunan dari berbagai macam aspek yang diamanatkan dalam implementasi UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus,” ujarnya pula.

Terkait konteks sosial politik Otsus, anggota Komisi I DPR RI ini menilai ada beberapa kesimpulan yang bisa diambil. Pertama, pemerintah kurang konsisten dalam mengawal pelaksanaan implementasi UU Otsus.

Kedua, daerah seakan-akan dibiarkan berjalan sendiri tanpa arah, tanpa tujuan yang jelas, dan tanpa sesuai dengan target. Ketiga, tidak ada pembagian kewenangan dari aspek pembangunan yang mana menjadi prioritas daerah provinsi, yang menjadi prioritas kabupaten dan mana yang menjadi prioritas dari pusat. Itu tidak jelas dari tataran Otsus selama pelaksanaan selama kurang lebih 25 tahun sampai hari ini. (RN)