Deputi Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM Victoria Simanungkalit, pada pembukaan Pelatihan Teknis Pelibatan KUMKM dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, di Medan, Sumatera Utara, Rabu (11/11/2020)

Medan, innews.co.id – Dibukanya peluang dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah harus bisa dimanfaatkan oleh UMKM. Untuk itu, UMKM juga harus aktif.

Penegasan ini disampaikan Deputi Produksi dan Pemasaran Kementerian Koperasi dan UKM Victoria Simanungkalit, pada pembukaan Pelatihan Teknis Pelibatan KUMKM dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, di Medan, Sumatera Utara, Rabu (11/11/2020).

Dikatakannya, pelibatan UMKM ini juga diperkuat dalam UU Cipta Kerja yang menyatakan bahwa 40 persen dari pengadaan barang dan jasa pemerintah diperuntukkan bagi UMKM.

“Pelaku UMKM dapat mengakses tiga platform digital yang diperuntukkan bagi UMKM untuk transaksi pengadaan barang dan jasa pemerintah. Yaitu, Pasar Digital (PaDi) UMKM, Bela Pengadaan, dan Laman UKM,” terang Victoria lagi seraya mengatakan, program ini tak hanya di masa pandemi, tapi akan berlangsung terus menerus.

Selain itu, Victoria juga meminta UMKM memperhatikan kualitas produk yang akan masuk dalam transaksi belanja pemerintah. Dimana produk harus memenuhi standar yang ditetapkan dan bahkan dapat bersaing secara global.

“Misalnya, pemerintah butuh furnitur untuk kantor, tapi baru sebulan dibeli sudah rusak. Ini akan jadi temuan BPKP. Saya harap, pelaku UMKM harus berpikir bisnis tidak lagi sekadar atau asal produksi,” tukasnya.

Sementara itu, Yosephine Sembiring, pengusaha sablon di Medan mengakui selama ini banyak perantara yang datang menawarkan untuk ikut dalam pengadaan barang pemerintah. Melalui aplikasi yang ada, dirinya optimis bisa ikut tender pemerintah. (RN)