Jaksa Agung ST Burhanuddin

Jakarta, innews.co.id – Semakin santer kabar terkait wacana pergantian pimpinan di Korps Adhyaksa. Konon, ada tiga nama yang dijagokan menduduki posisi penting di lembaga yang menjadi salah satu pilar penegak hukum tersebut.

“Sebagai sebuah lembaga penegak hukum di negara ini, selain hakim, polisi, dan advokat, Kejaksaan Agung memiliki peran sentral dalam memastikan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia,” kata Kyai Rizal Maulana pengamat sosial politik sekaligus Ketua Umum Seknas Dakwah Indonesia, dalam siaran persnya yang diterima innews, Kamis (14/10/2021).

Soal pergantian sendiri, Rizal menilai, itu hal biasa dalam sebuah lembaga. “Tidak harus dikonotasikan bahwa yang diganti melakukan pelanggaran atau berkinerja tidak baik. Mereka yang duduk di pucuk pimpinan pastilah orang-orang terbaik yang memiliki kredibilitas mumpuni,” ujarnya.

Pergantian dalam sebuah lembaga merupakan bentuk penyegaran yang mau tidak mau harus dijalani. “Selama ini saya menilai kinerja ST Burhanuddin Jaksa Agung sudah cukup baik, terutama dalam penanganan kasus-kasus yang banyak menyita perhatian publik. Itu harus diapresiasi juga,” terangnya.

Meski begitu, kalaupun ada penyegaran, maka harus berhati-hati memilih orang terbaik dari antara yang sudah baik. “Mengingat dunia hukum itu netral, tidak ada keberpihakan, maka alangkah baiknya bila Jaksa Agung dijabat oleh non-partisipan, apalagi pengurus partai politik. Sebab, independensi sangatlah penting,” urainya.

Selain itu, adalah penting seorang Jaksa Agung adalah sosok pejabat karir yang masih aktif dan memiliki pengalaman kerja dari bawah. Pernah menduduki berbagai jabatan di lingkungan Kejagung. “Dengan begitu, tentu ketika terpilih, tidak akan makan waktu lagi untuk beradaptasi. Melainkan bisa langsung bekerja, sebab banyak masalah hukum yang masih menumpuk,” papar Rizal yang juga dikenal sebagai Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Jam’iyyah Ahli Thoriqoh Mu’tabaroh Indonesia (Jatmi) ini lagi.

Dikatakannya, di Kejagung banyak sekali orang yang cerdas dan kredibel, namun tentu lebih arif bila dipilih sosok yang paling senior dan masih aktif, mengingat pengalaman serta jam terbangnya dalam memimpin lembaga tersebut sudah teruji.

“Dalam mendukung program pemerintah dalam penegakan hukum, tentu kita berharap Kejagung bisa dipimpin oleh orang yang tepat dan mampu menjawab tantangan zaman serta piawai dalam memimpin sebuah lembaga negara,” tukas Rizal.

Namun demiki, Rizal menekankan, persoalan pergantian Jaksa Agung merupakan hak prerogatif Presiden. “Kita hormati apapun keputusan Presiden terkait hal tersebut,” pungkasnya. (RN)